Kekayaan dan Sosok Bobby Nasution, Belum 2 Bulan Jabat Gubernur Sumut Sudah Berurusan KPK

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok dan kekayaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Belum dua bulan menjabat, Bobby Nasution sudah harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bobby mengatakan, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut yang diperiksa terkait dugaan korupsi. 

Hal tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang digelar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (28/4/2025).

"Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya," kata Bobby, dalam siaran pers resmi KPK, Senin.

Bobby meminta KPK untuk memperkuat kehadirannya di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

“Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih, apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih," ujar dia.

"KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami, agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Misalnya, mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit.

Melalui kegiatan ini, KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

"Sebagai aktor utama di daerah, pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat," kata Agung.

KPK memastikan kehadirannya di daerah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu daerah menemukan jalan terbaik dalam membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, pemda-DPRD harus melibatkan dan memanfaatkan KPK untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah,” ucap dia.

Mengenal Sosok Bobby Nasution