Buruh Makassar Diminta Jaga Kondusivitas Saat Peringati May Day 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Para pekerja akan merayakan Hari Buruh Internasional tepat pada Rabu (1/5/2025). 

May Day biasanya dirayakan dengan unjuk rasa di seluruh wilayah, termasuk Kota Makassar. 

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham menyampaikan, demonstran diharapkan bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik tanpa gesekan dan kericuhan. 

Kondusivitas wilayah tetap harus diutamakan agar poin-poin seruan demosntrasi bisa terserap dan tersampaikan dengan baik. 

Selain itu, Ari-sapaannya menegaskan, kantor wakil rakyat membuka pintu seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi para buduh. 

"Kami akan selalu menerima aspirasi dari buruh, intinya pada saat aksi jangan sampai mengambil hak pengguna jalan, atau tidak mengganggu lalu lintas," ucap Ari Ashari Ilham. 

Menurutnya, hari buruh memang patut untuk diperingati. Apalagi para buruh punya andil besar dalam perekonomian keluarga bahkan secara lingkup besar bisa menggerakkan perekonomian daerah dan negara. 

Momentum ini juga menjadi bahan evaluasi legislatif terkait bagaiamana keresahan para buruh, bagaimana kesejahteraan yang diberikan industri, hingga pemenuhan hak-hak lainnya yang harus diberikan. 

Apalagi banyak yang menyepelekan profesi buruh, padahal mereka adalah tulang punggung di keluarga masing-masing. 

"Ini jadi bahan evaluasi kita apakah para buruh mendapatkan perlindungan, apakah mereka diperlakukan manusiawi saat bekerja, setidaknya itu menjadi gambaran yang harus kita tindaklanjuti terkait nasib buruh," jelasnya. 

Selama di Komisi D, Ketua Fraksi Nasdem Makassar tersebut mengaku pernah menerima beberapa aduan buruh terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Selain itu DPRD juga terus mengawal pemberian jaminan sosial bagi pekerja rentan. 

DPRD mengusulkan agar seluruh pekerja rentan di Makassar bisa mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). 

"Saat ini baru 50 persen tenaga kerja rentan yang didaftarkan sebagai peserta BPJS, makanya kami usulkan tahun depan sudah teranggarkan dengan estimasi Rp14 miliar untuk seluruh pekerja rentan," paparnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Muchlis Misbah menyampaikan, antara buruh, industri dan pemerintah harus menjalin komunikasi yang baik untuk kesejahteraan buruh.