Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi III Rudianto Lallo: Negara tidak Boleh Kalah dari Premanisme

TRIBUN-TIMUR.COM- Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme, termasuk premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). 

Hal itu ditegaskan mantan ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

“Bahasa saya negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme,” ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo.

Polri, menurutnya, harus bertindak tegas, karena undang-undang mengamanatkan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, harus tegas dalam menindak ormas yang melanggar ketertiban,” tegasnya.

Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem itu menekankan tindakan tegas bisa berupa menyeret para pelaku ke pengadilan untuk mencegah dan memberi efek jera agar kasus serupa tak terulang.

“Makanya harus ditindak tegas. Tidak boleh terkesan melindungi atau membiarkan. Kalau ada oknum yang melanggar, polisi harus tindak. Pasti enggak ada yang berani,” tandas legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) itu.

Terpisah Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut ormas mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. 

Kedua adalah pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. 

Anggota Komisi III DPR Abdullah menekankan, negara tidak boleh kalah oleh preman berkedok ormas. 

"Tidak boleh ada kata ampun bagi para preman yang telah meresahkan masyarakat. Mereka harus ditertibkan," ujar Abdullah lewat keterangan tertulisnya. 

Ia mengaku prihatin dengan maraknya aksi premanisme yang dapat menghambat investasi ke Indonesia.

Seperti yang terjadi dalam pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. 

Aksi premanisme dari ormas, kata Abdullah, semakin meresahkan karena sudah berani melakukan pemalakan hingga intimidasi. 

"Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Mereka bebas melakukan apa saja. Ini jelas tidak boleh dibiarkan," ujar Abdullah.