Tolak Ketertinggalan! DPRD Minta PT Masmindo Percepat Kontribusi ke Luwu

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Kehadiran PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu diharapkan menjadi solusi untuk mengentaskan daerah tersebut dari status kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Harapan ini disampaikan langsung oleh Masling Malik, Staf Ahli Bupati Luwu bidang Politik dan Hukum, saat mendampingi kunjungan kerja DPRD Luwu ke Camp Awak Mas–PT MDA di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Sabtu (19/4/2025) lalu.

“Kami berharap, dengan hadirnya PT MDA, Luwu bisa keluar dari kategori kabupaten miskin,” ujar Masling.

Luwu Masuk 5 Besar Termiskin di Sulsel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Kabupaten Luwu masih menduduki peringkat ketiga kabupaten termiskin di Sulsel, dengan persentase penduduk miskin mencapai 11,70 persen.

Meski angka kemiskinan Sulsel turun dari 8,70 persen (2023) menjadi 8,06 persen (2024), posisi Luwu belum mengalami perbaikan signifikan.

DPRD Luwu Kunjungi PT MDA, Bahas Sinkronisasi RTRW

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali (Fraksi NasDem), didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Mammang (Fraksi Gerindra).

Turut hadir sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, diantaranya Abd Akbar Sunali (PPP), Sender Rante (PDIP), Irpan Malik (PDIP), H. Suparman Polo Buntu (PKB), Irvan (NasDem), Nadia (Demokrat), Sukma (PPP) dan Ridwan (Gerindra).

Rombongan juga didampingi sejumlah kepala dinas, seperti Kadis Tenaga Kerja Hasbullah Bin Mus, Kepala BPBD Andi Baso Tenriesa, Kadis Pertanahan Erham Lanco, serta perwakilan OPD terkait.

Agenda utama kunjungan ini adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu dengan wilayah kontrak karya PT MDA seluas 14.900 hektare di Kecamatan Latimojong.

DPRD Dukung Percepatan Produksi PT MDA

Dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Selasa (22/04/2025), Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, menyatakan dukungannya agar PT MDA segera beroperasi penuh sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

“Kami mendukung percepatan produksi PT MDA, tetapi juga perlu sinkronisasi RTRW untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan,” tegas Gazali.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, yang menekankan pentingnya pertemuan ini sebelum penetapan RTRW untuk memastikan data dari PT MDA terakomodasi.

PT MDA Pastikan Hanya 10 persen Lahan yang Digarap

Rombongan DPRD diterima oleh Tri Adi Sugiarto, Acting Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MDA, beserta jajaran manajemen perusahaan.

Tri Adi menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini dan mendukung penuh sinkronisasi RT/RW.

Ia menjelaskan, dari total 14.900 hektare wilayah kontrak karya, hanya sekitar 10 % (1.430 hektare) yang akan digunakan untuk tahap awal operasional.

“Sebagian besar lahan tetap kami pertahankan sebagai kawasan hijau untuk menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Anggota DPRD Ingatkan Soal Dampak Lingkungan

Abd Akbar Sunali (PPP) mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kontur wilayah dalam pemanfaatan lahan untuk meminimalisir dampak lingkungan.

“Perlu dipastikan bahwa aktivitas tambang tidak mengganggu ekosistem sekitar,” ujarnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan PT MDA, diharapkan kehadiran perusahaan tambang ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian Luwu dan mengeluarkannya dari daftar kabupaten miskin di Sulsel.