Tolak Ketertinggalan! DPRD Minta PT Masmindo Percepat Kontribusi ke Luwu
Kehadiran PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu diharapkan menjadi solusi untuk mengentaskan daerah tersebut
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Kehadiran PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu diharapkan menjadi solusi untuk mengentaskan daerah tersebut dari status kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Harapan ini disampaikan langsung oleh Masling Malik, Staf Ahli Bupati Luwu bidang Politik dan Hukum, saat mendampingi kunjungan kerja DPRD Luwu ke Camp Awak Mas–PT MDA di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Sabtu (19/4/2025) lalu.
“Kami berharap, dengan hadirnya PT MDA, Luwu bisa keluar dari kategori kabupaten miskin,” ujar Masling.
Luwu Masuk 5 Besar Termiskin di Sulsel
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Kabupaten Luwu masih menduduki peringkat ketiga kabupaten termiskin di Sulsel, dengan persentase penduduk miskin mencapai 11,70 persen.
Meski angka kemiskinan Sulsel turun dari 8,70 persen (2023) menjadi 8,06 persen (2024), posisi Luwu belum mengalami perbaikan signifikan.
DPRD Luwu Kunjungi PT MDA, Bahas Sinkronisasi RTRW
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali (Fraksi NasDem), didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Mammang (Fraksi Gerindra).
Turut hadir sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, diantaranya Abd Akbar Sunali (PPP), Sender Rante (PDIP), Irpan Malik (PDIP), H. Suparman Polo Buntu (PKB), Irvan (NasDem), Nadia (Demokrat), Sukma (PPP) dan Ridwan (Gerindra).
Rombongan juga didampingi sejumlah kepala dinas, seperti Kadis Tenaga Kerja Hasbullah Bin Mus, Kepala BPBD Andi Baso Tenriesa, Kadis Pertanahan Erham Lanco, serta perwakilan OPD terkait.
Agenda utama kunjungan ini adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu dengan wilayah kontrak karya PT MDA seluas 14.900 hektare di Kecamatan Latimojong.
DPRD Dukung Percepatan Produksi PT MDA
Dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Selasa (22/04/2025), Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, menyatakan dukungannya agar PT MDA segera beroperasi penuh sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Kami mendukung percepatan produksi PT MDA, tetapi juga perlu sinkronisasi RTRW untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan,” tegas Gazali.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, yang menekankan pentingnya pertemuan ini sebelum penetapan RTRW untuk memastikan data dari PT MDA terakomodasi.
Pemkab Luwu dan Forkopimda Dukung Kepastian Hukum dan Percepatan Investasi di Luwu |
![]() |
---|
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Luwu Timur Rp7 Juta per Bulan |
![]() |
---|
DPRD Luwu Tetapkan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Ditarget Rp1,6 Triliun |
![]() |
---|
Tunjangan Anggota DPRD Luwu Berpotensi Dipangkas Rp5 Juta |
![]() |
---|
DPRD Luwu Soroti Kinerja dan Anggaran Pertanian di APBD Perubahan 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.