Sejumlah Mahasiswa Dipukuli Saat Pembubaran Demo AMPERA di Luwu Utara

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU UTARA -  Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Daerah (AMPERA) di Masamba, Luwu Utara, berubah menjadi ricuh.

Alih-alih disambut dengan dialog, massa justru dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang tak dikenal.

Aksi yang berlangsung pada, Rabu (16/4/2025) tersebut diikuti oleh sejumlah pemuda dan perwakilan masyarakat dari wilayah Rampi, Rongkong, dan Seko.

Mereka menyampaikan tuntutan terhadap stagnasi pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama warga pedalaman.

"Aksi ini sah dan damai. Sudah diberitahukan secara resmi kepada kepolisian. Tapi yang datang bukan aparat, melainkan sekelompok orang tak dikenal yang membubarkan dengan kekerasan. Tidak ada perlindungan, tidak ada ruang bicara. Kekecewaan ini nyata, tapi tidak akan menghentikan perjuangan. Selama ketimpangan masih dibiarkan, suara dari pedalaman akan terus bersuara," ujar Wakil Jenderal Lapangan AMPERA, Kelvin.

Kata Kelvin, sedikitnya empat orang peserta aksi menjadi korban kekerasan.

Sebagian mereka lehernya dipiting dan ada juga yang mendapat pukulan dari arah kelompok orang tak dikenal tersebut.

"Amsal dipukul di bagian wajah, Marsel dicekik, sementara dua lainnya juga mengalami tindak kekerasan meski identitas dan rinciannya belum diketahui secara pasti," bebernya.

Selain menyoroti dugaan pembungkaman aksi, Kelvin juga menyayangkan absennya aparat yang seharusnya menjamin keamanan dan hak konstitusional warga.

Menurut Kelvin, Situasi ini menambah daftar panjang ketidakpekaan negara terhadap suara dari pinggiran.

Ia menambahkan, sebelumnya, menjelang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH), aksi serupa direncanakan namun ditunda karena Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim sedang berada di luar daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sambung Kevin juga meminta aksi tersebut dibatalkan demi menjaga kondusivitas, mengingat sedang berlangsungnya STQH tingkat provinsi.

Namun menurut Kevin, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Pemerintah seharusnya mengedepankan dialog, bukan pembungkaman. Apalagi isu yang kami suarakan menyangkut hak-hak dasar masyarakat pedalaman,” tegas Kevin.

AMPERA menilai kecenderungan demokrasi lokal di Luwu Utara kini semakin elitis dan eksklusif. Aspirasi masyarakat, terutama dari wilayah pedalaman, dinilai tidak mendapatkan ruang artikulasi yang layak.