Hasil Monev, Ketua Komisi B DPRD Makassar Sebut RPH Mati Suri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Ismail menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Kota Makassar

Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) ke-enam perusahaan milik Pemkot Makassar, tak ada satupun yang menunjukan progres baik pada triwulan I 2025.

Alasannya kata Ismail, pada triwulan pertama ini banyak pengeluaran dari masing-masing menajemen mengingat momentumnya bertepatan dengan ramadan 1446 H. 

"Kenapa perusda tidak tancap gas di triwulan pertama? Karena banyaknya pengeluaran di saat menjelang lebaran. Ada THR-nya, ada sembakonya untuk dibagikan," ucap Ismail ditemui di Komisi B, Selasa (15/4/2025). 

Diketahui, ada tiga perusda yang tidak begitu produktif, antara lain Rumah Potong Hewan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PD Terminal Makassar Metro. 

Ketua harian DPD II Golkar Makassar ini tak menampik hal tersebut. Ia bahkan sudah melihat langsung kondisi beberapa perusda Makassar, kecuali RPH. 

PD Terminal misalnya, kendala besar yang dihadapi adalah semua mobil penumpang antar daerah tak lagi masuk di terminal. 

"Semua mobil-mobil penumpang itu tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi pelat kuning. Semuanya pelat hitam. Coba kita lihat di wilayah Daya," ujarnya. 
 
"Yang ada di Malengkeri itu warna-warna pelat kuning, itu kan yang ada di depan Polsek, itu sudah tinggal beberapa doang. Yang pelat hitam ini yang banyak. Nah, itu yang kita mau tertibkan," sambungnya. 

Sementara untuk PD RPH, Ismail menilai tempat pemotongan hewan ternak ini seakan mati suri. 

"Ini kan sudah kami sidak (perusda lain), sisa RPH tinggal menunggu jadwal kita sidak, karena ini sudah mati suri RPH-nya. Kalau yang lain, saya kira butuh manajemen yang betul-betul matang," ungkapnya. 

Untuk itu, Ismail mengingatkan, kinerja perusda harus digenjot pada triwulan kedua ini.

Disisi lain, ia juga sangat mendukungnya evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. 

"Bahwa kalau dia (wali kota) memang menilai direksi-direksi ini kurang maksimal, ya silahkan. Tapi kalau dari sisi rekomendasi, di triwulan pertama ini, hampir semua Perusda itu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan," paparnya. 

Catatan khusus untuk Perumda Parkir Makassar Raya, perlu melakukan pembenahan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. 

Menurutnya sudah seharusnya PD Parkir menggunakan metode cashless atau non tunai terhadap penarikan tarif parkir. 

"Satu saja kuncinya, misalnya parkir, harus ada cashless di situ, harus ada barcode. Tidak boleh lagi ada uang tunai di situ, harus nontunai karena disitulah letak kebocoran-kebocoran yang banyak di Kota Mekasar," tegasnya. (*)