Jeritan Warga Luwu di Tengah Kilauan Emas, Gubernur Sulsel Marah Dikelola Asing

TRIBUN-TIMUR.COM – Di balik kilauan tambang emas yang menjanjikan kemakmuran, ada suara lirih masyarakat Luwu yang kian tenggelam. 

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, angkat bicara, menyuarakan keresahan warga yang merasa terpinggirkan oleh gemerlap investasi tambang berskala besar di tanah mereka sendiri.

Tambang emas yang dikelola PT Masmindo Dwi Area, bekerja sama dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, mulai menyedot perhatian.

Metode eksplorasi terbuka atau open pit yang digunakan, disebut telah meninggalkan jejak yang mengusik keseimbangan alam Luwu.

“Yang menikmati hasil tambang ini bukan warga lokal, tapi justru mereka yang tak merasakan langsung dampaknya. Warga sini hanya menerima derita,” ujar Andi Sudirman dengan nada prihatin, Senin (14/4/2025).

Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam seharusnya berada di tangan perusahaan lokal agar lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan, apa yang terjadi di Luwu hari ini bertolak belakang dengan visi Presiden yang menginginkan pengelolaan sumber daya oleh tangan-tangan lokal.

Tak hanya soal tambang, Andi Sudirman juga menyoroti persoalan banjir yang semakin sering melanda wilayah Luwu.

Dua kecamatan terbaru yang menjadi korban adalah Kecamatan Suli dan Suli Barat. 

Sekitar pukul 21.15 Wita malam tadi, air bah menyapu pemukiman, menghanyutkan harapan ratusan keluarga.

Di Kecamatan Suli, banjir menerjang Kelurahan Suli, Murante, Desa Buntu Kunyi, dan Lempopacci.

Sementara di Suli Barat, air setinggi hingga 1,5 meter menggenangi Desa Salubua, Muhajirin, Lindajang, Buntu Barana, dan Kaili.

Karyadi, Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Luwu, mengatakan sekitar 800 rumah warga terdampak.

“Beberapa warga di Kelurahan Murante terpaksa mengungsi karena air masuk hingga ke dalam rumah. Fasilitas umum, sekolah, dan lahan pertanian juga ikut terendam,” ungkapnya.

Andi Sudirman menyebut, kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan, baik legal maupun ilegal, menjadi pemicu utama banjir yang terus menghantui masyarakat.

“Pembangunan yang mengabaikan moral dan daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh rakyat kecil,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak tinggal diam, bahkan meminta Presiden mempertimbangkan ulang kebijakan tambang berskala besar di Sulsel.

“Lihatlah Papua, tempat Freeport beroperasi. Sampai hari ini, rakyat di sekitarnya belum sejahtera. Yang terjadi justru kubangan besar, hutan yang hilang, dan penderitaan berkepanjangan. Jangan biarkan Luwu jadi kisah sedih berikutnya,” tutupnya.(*)