Opini A Lukman Irwan
Kepala Daerah Baru dan Tantangan Nyata
Namun, momentum ini tidak serta-merta mengubah struktur dan kultur birokrasi yang telah tertanam lama dalam sistem pemerintahan daerah.
Oleh: A. Lukman Irwan
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Hasanuddin
TRIBUN-TIMUR.COM - Pelantikan kepala daerah merupakan tonggak awal dari perwujudan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih baik.
Namun, momentum ini tidak serta-merta mengubah struktur dan kultur birokrasi yang telah tertanam lama dalam sistem pemerintahan daerah.
Kepala daerah yang baru menjabat harus berhadapan dengan berbagai realitas struktural dan kultural yang kompleks, terutama dalam upaya mereformasi birokrasi dan melaksanakan program strategis secara efektif.
Salah satu tantangan paling fundamental terletak pada struktur birokrasi yang cenderung stagnan.
Banyak aparatur sipil negara (ASN) masih terjebak dalam rutinitas administratif yang minim inovasi dan jauh dari orientasi pelayanan publik.
Budaya kerja lama yang mengedepankan loyalitas semu terhadap pimpinan, bukan terhadap prinsip pelayanan dan akuntabilitas, masih kuat mengakar di banyak lingkungan pemerintahan daerah.
Akibatnya, reformasi birokrasi menjadi proses yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya organisasi yang sulit diubah dalam waktu singkat.
Lebih dari itu, praktik mutasi dan promosi jabatan yang didasarkan pada pertimbangan politis juga menjadi hambatan serius dalam membangun birokrasi yang profesional.
Ketika jabatan strategis diberikan kepada individu yang tidak memiliki kompetensi memadai, maka efektivitas pelaksanaan program daerah menjadi taruhannya.
Kepala daerah harus mampu memutus mata rantai ini dengan menegakkan sistem merit sebagai landasan dalam manajemen ASN.
Dari sisi fiskal, kepala daerah juga dihadapkan pada keterbatasan ruang gerak anggaran.
Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat membuat banyak daerah tidak leluasa mengembangkan program pembangunan yang kontekstual.
Lebih rumit lagi, koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah dalam menyusun perencanaan sering kali lemah, menyebabkan fragmentasi kebijakan dan duplikasi program yang tidak efisien.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/A-Lukman-Irwan-85.jpg)