Januar Jaury Sebut Kondisi Fiskal Sulsel Memburuk, THR ASN Terancam Tak Cair Jelang Lebaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) kini dihantui ketidakpastian jelang Idulfitri. 

Kondisi fiskal sejumlah daerah di Sulsel mengalami tekanan berat, sehingga pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN terancam tidak terlaksana tepat waktu.

Pemerintah pusat telah menegaskan komitmennya untuk mencairkan THR bagi seluruh ASN, termasuk PNS, PPPK, dan tenaga honorer. 

Politisi Demokrat Andi Januar Jaury Dharwis mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah instruksikan semua kepala daerah agar merealisasikan THR bagi ASN.

Kendati demikian, kondisi postur APBD yang terikat utang dan instruksi efisiensi anggaran menjadi alasan utama beberapa daerah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. 

Selain itu, kendala fiskal ini juga diperburuk oleh hak bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada daerah yang masih tertahan selama beberapa bulan.

Hal itu membuat likuiditas daerah semakin terbatas.

"Fenomena ini menimbulkan polemik, terutama karena THR merupakan hak ASN yang seharusnya diterima untuk mendukung kebutuhan mereka saat perayaan hari besar," kata Andi Januar, Senin (24/3/2025).

Di sisi lain, lanjutnya, kepala daerah yang memiliki kewenangan luas dalam mengelola keuangan daerah dianggap gagal mencari solusi untuk memastikan pembayaran THR berjalan lancar.

Andi Januar menilai kepala daerah memiliki keistimewaan, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah.

"Sebagai pemimpin eksekutif di daerah, kepala daerah memiliki wewenang untuk menyusun dan mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal," katanya.

Namun, dalam kasus ini, banyak kepala daerah beralasan bahwa ruang fiskal mereka terlalu sempit akibat beban utang serta kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Jika kepala daerah benar-benar berkomitmen pada kesejahteraan pegawainya, seharusnya mereka bisa mencari solusi, entah dengan pergeseran anggaran, negosiasi dengan pusat, atau strategi fiskal lainnya," ungkap Andi Januar.

Mantan Legislator DPRD Sulsel itu melanjutkan, jika pada kepala daerah hanya berdiam diri, maka wajar jika muncul pertanyaan apakah keistimewaan mereka benar-benar digunakan untuk rakyat atau tidak.

Di samping itu, persoalan ini juga bisa disebabkan oleh lemahnya perencanaan anggaran sejak awal tahun. 

"Jika sejak awal tidak ada alokasi khusus untuk THR, maka kepala daerah seharusnya segera mengantisipasi dengan mencari alternatif sumber pendanaan yang sah dan tidak melanggar aturan," tandasnya.(*)