Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sosok Agung Laksono Ketua PMI Tandingan Tuduh JK Tak Netral saat Pilpres di Depan Menteri Hukum

Salah satunya yakni soal Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang pada saat masa kampanye Pilpres 2024, mendukung Anies Baswedan. 

Editor: Ansar
Tribunnews.com
DUALISME PMI - Jusuf Kalla, Ketua Umum PMI terpilih laporkan politisi senior Golkar, Agung Laksono buntut kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Profil Agung Laksono, politisi Golkar yang dilaporkan Jusuf Kalla, buntut perebutan Ketua Umum PMI atau Palang Merah Indonesia.  (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA-Dok PMI) 

Namun, Pemerintah akhirnya resmi mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

Keputusan ini muncul di tengah kisruh yang terjadi akibat adanya dualisme kepemimpinan di organisasi tersebut.

"Setelah melakukan kajian, pemerintah melalui Kemenkum memberi pengakuan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sekaligus mengakui kepengurusan PMI hasil Munas XXII PMItahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak HM Jusuf Kalla," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangan persnya, Jumat (20/12/2024).

Rekam jejak

Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI 2024-2029, Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono, politisi Golkar ke polisi.  

Pelaporan Jusuf Kalla terhadap Agung Laksono ini adalah imbas dari perebutan kursi Ketua Umum PMI yang kembali dipegang Pak JK. 

Sebelumnya, Agung Laksono melakukan upaya untuk mengambil jabatan Ketua Umum PMI di luar Munas, namun upaya gagal hingga kemudian politisi Golkar ini menjadi calon ketua umum menantang Jusuf Kalla di Munas XXII PMI.

Namun Agung Laksono gagal memenuhi persyaratan menjadi calon ketua umum dan Jusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI.

Simak profil Agung Laksono, politisi Golkar yang dilaporkan Jusuf Kalla selengkapnya. 

Terbaru, Pak JK telah melaporkan Agung Laksono ke polisi lantaran upaya politisi Golkar tersebut merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan melawan hukum.  

 "Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan.

Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum," kata JK melalui keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

JK menegaskan bahwa PMI hanya satu di negara ini. 

Langkah Agung Laksono, menurut JK, harus dilawan, karena bisa berbahaya bagi kemanusiaan. 

Menurut JK, tindakan Agung Laksono itu sudah menjadi kebiasaannya di beberapa organisasi. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved