Pejabat Pemprov Sulsel Kompak Mundur, Pengamat: Jangan Ada Balas Dendam atau Balas Budi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Tiga pejabat mengundurkan dalam sepekan.

Dua pejabat merupakan kepala dinas (Kadis) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Yakni, Salehuddin yang menanggalkan jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel dan Andi Muhammad Arsjad mundur dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel.

Sementara satu Kadis lainnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, yaitu Ade Fariq Ashar tinggalkan kursi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone.

Mundurnya ketiga pejabat ini hanya selang dua pekan lebih pasca pelantikan kepala daerah pada 20 Februari lalu.

Andi Sudirman sebagai Gubernur Sulsel dan Andi Asman Sulaiman jabat Bupati Bone.

Pengamat Politik, Prof Firdaus Muhammad mengatakan, sejatinya Kadis tersebut tidak mengundurkan diri, karena jabatan yang diemban adalah amanah.

“Tidak ada alasan tidak sejalan pimpinan, kecuali kebijakan pimpinan menyalahi aturan. Itu pun perlu meluruskan tanpa harus mundur,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (13/3/2025).

Dia menambahkan, gubernur maupun bupati  sebagai atasan Kadis sekiranya tidak memberi beban di luar aturan dan kemampuan bawahan, apalagi tekanan karena tendensi politis.

Baginya penting pemerintahan sejalan atau sinergis atas hingga bawah. Jabatan dijalankan secara profesional.

“Jangan lagi ada istilah balas dendam dan balas budi tapi proporsional dan profesional,” tutur Guru Besar Komunikasi Politik Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini.

13 Jabatan Kadis Kosong di Pemprov Sulsel

Mundurnya Salehuddin dan Andi Muhammad Arsjad membuat kursi Kadis kosong menjadi 13.

Selain BKAD dan Dinas Ketapang, jabatan lowong lainnya, yaitu Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulsel, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sulsel, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Lalu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Direktur RSKD Dadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Kemudian Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Sulsel.

Banyakan jabatan eselon II yang kosong di Pemprov Sulsel, Prof Firdaus Muhammad meminta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman segera mengisinya.

Tentunya pengisian jabatan harus berdasarkan regulasi yang ada dan dipilih sesuai kompetensi serta karier,

Jika dibiarkan kosong lama khawatirnya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Jika dibiarkan kosong maka dipastikan ganggu pemerintahan, apalagi sampai puluhan lowong, tepatnya 13 dan mungkin saja lakukan rolling jabatan,” pintanya. (*)