UKDPA Serentak, KAI Sulsel Siap Cetak Advokat Profesional

TRIBUN-TIMUR.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Selatan resmi menggelar Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat (UKDPA) secara serentak di seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI se-Sulawesi Selatan.

Ujian ini menjadi tahap awal seleksi bagi calon advokat yang ingin menapaki jenjang profesional di bawah naungan KAI.

Pelaksanaan UKDPA ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap calon advokat memiliki kompetensi dasar hukum, pemahaman etika profesi, serta integritas pribadi sebelum mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

“UKDPA adalah bentuk seleksi awal yang kami nilai sangat penting. Di sini, kami mengukur kesiapan calon advokat, tidak hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari pemahaman terhadap tanggung jawab profesi,” ujar Adv Muhammad Hazman, Sekretaris Daerah KAI Sulsel sekaligus anggota Presedium DPD, via rilis ke tibun, Rabu (17/9/2025).

UKDPA digelar dengan sistem terpadu dan serentak di berbagai kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, sesuai dengan wilayah masing-masing DPC.

Hal ini dilakukan demi menjamin standarisasi dan pemerataan kualitas calon advokat di seluruh daerah.

Menurut Hazman, pelaksanaan ujian ini juga menunjukkan keseriusan KAI dalam menegakkan standar kompetensi nasional di tengah kebutuhan akan advokat yang tidak hanya cerdas, tapi juga menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

“Kami tidak ingin regenerasi advokat berlangsung asal-asalan. UKDPA adalah saringan awal untuk memastikan calon-calon advokat memang layak melanjutkan ke tahap selanjutnya,” tegasnya.

Setelah lulus UKDPA, para peserta akan melanjutkan ke tahap PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) yang direncanakan berlangsung secara offline (tatap muka).

Program ini akan memperdalam pemahaman peserta terhadap praktik hukum di lapangan, sekaligus membentuk karakter advokat yang tangguh dan independen.

Melalui tahapan ini, Hazman berharp KAI Sulsel dapat mencetak advokat-advokat muda yang profesional, siap menghadapi kompleksitas hukum, serta mampu menjadi bagian dari sistem peradilan yang adil dan berintegritas.(*)