Persekutuan yang Membahayakan Demokrasi

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada jenis persekutuan yang menguntungkan segolongan kecil bangsa ini, namun merugikan sebagian besar bangsa ini.

Persekutuan atau penggabungan itu, telah menjadi fenomena aktual di dunia politik. 

Dalam konteks politik moderen, bergabungnya antara oligarki, dinasti nepotis, dan pemerintahan otoritarian menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Betapa tidak,  karena oligarki, adalah ketika kekuasaan politik yang terkonsentrasi di tangan segelintir elit ekonomi.

Sementara dinasti nepotis, me wariskan kekuasaan  dalam lingkup keluarga atau kerabat, serta menciptakan tatanan politik yang eksklusif.

Ketika keduanya mendapat perlindungan dari pemerintahan otoritarian maka ruang demokrasi akan mengalami distorsi dan hanya di peratasnamakan. 

Komunikasi Politik dalam perspektif pemerintahan otoritarian akan mengontrol  dengan sangat ketat.

Media massa, yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga demokrasi (watchdog), akan dimonitoring dan  ditekan agar hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung rezim.

McNair (2011) dalam An Introduction to Political Communication menjelaskan bahwa dalam sistem otoritarian, komunikasi politik seringkali menjadi alat propaganda untuk menciptakan legitimasi semu dan membangun narasi  yang mendukung penguasa.

Komunikasi politik dalam situsi tersebut tidak lagi menjadi wadah diskursus publik yang bebas dan terbuka, tetapi menjadi saluran untuk mendiktekan narasi resmi kepada masyarakat.

Pemerintah otoritarian, dengan dukungan oligarki dan dinasti nepotis, akan menciptakan lingkungan informasi yang asimetris di mana kontrol informasi berada di tangan elit.

Mereka dapat menggunakan media untuk menciptakan ilusi stabilitas dan kesejahteraan, sementara realitas sebenarnya mungkin menunjukkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar.

Oligarki dan dinasti nepotis juga akan menggunakan komunikasi politik untuk melanggengkan kekuasaannya.