Sumber Anggaran PSU Palopo, Pilwali Butuh Rp15 Miliar, KPU Butuh Tambahan Dana

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo sudah menyiapkan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota.

Pemkot Palopo sudah siapkan anggaran untuk PSU Pilwali.

Anggaran PSU Pilwali Palopo ditaksir mencapai Rp15 miliar.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Firmanza DP mengaku sudah siap menggelar PSU hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"(Sumber anggaran) APBD, kita siapkan sekitar Rp15 miliar, kita punya dua sumber mata anggaran, efisiensi dan BTT. Kita mungkin rencananya di situ," kata Firmanza saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (6/3/2025).

Secara tegas, ia meyakinkan tidak ada hambatan dalam penganggaran.

Bawaslu dan KPU disebutnya sudah memberikan estimasi anggaran.

"Kita sudah komunikasi sama KPU, Bawaslu sudah ada estimasi anggaran. InsyaAllah Gubernur juga sudah perintahkan untuk disiapkan. Kita hanya supporting anggaran saja, mereka (KPU Bawaslu) penyelenggaranya," jelasnya.

Firmanza pun berharap pelaksanaan PSU nantinya berjalan lancar.

Sebab riak-riak pelaksanaan PSU dinilai akan kembali terasa.

"Saya kira pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman, damai. Karena ini kan perintah undang-undang jadi kita harus laksanakan," kata Firmanza.

Diketahui Bawaslu Palopo mengusulkan Rp4 miliar anggaran untuk PSU. 

Sedangkan KPU Palopo membutuhkan anggaran senilai Rp11,5 miliar. 

Anggaran itu telah diajukan ke Pemkot Palopo sebelum Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dari jumlah Rp11,5 miliar tersebut, kata Hasbullah, KPU Palopo masih memiliki sisa anggaran dari Pilwali 2024 yang lalu, yaitu sekitar Rp2,4 miliar.

"Masih ada sisa anggaran dari anggaran sebelumnya, masih ada Rp2,4 miliar, makanya dikurang itu sebenarnya tinggal Rp9,1 miliar lebih," ungkapnya.

"Pengajuannya Rp11,5 miliar, tapi anggaran sisa sebelumnya masih ada Rp2,4 miliar, makanya kekurangannya Rp9,1 miliar lebih," tambah dia.

Hasbullah menambahkan, Pemda Palopo menerima usulan anggaran dari KPU tersebut.

"Pada prinsipnya Pemkot Palopo idak ada masalah dari sisi usulan anggaran, termasuk teman-teman Bawaslu juga saya lihat sudah ada usulannya masuk," jelasnya.

PSU akan diikuti Putri Dakka-Haidir Basir, Farid Kasim-Nurhaeni, Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta. 

Serta pasangan calon baru yang diusungkan gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan nomor urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir.

Trisal Tahir resmi di diskualifikasi dalam Pilkada Palopo.

PDIP Minta Putri Dakka Rajin Sapa Warga jelang PSU Palopo

Mesin politik partai pengusung pasangan Putri Dakka-Haidir Basir pada Pilwali Palopo, Sulawesi Selatan kembali dipanaskan jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) akhir Mei mendatang.

Namun, masuknya bulan suci Ramadan menjadi salah satu kendala konsolidasi tiga partai pengusung yakni PDIP, PAN dan PPP untuk merapikan kekuatan.

Ketua DPC PDIP Palopo, Alfri Jamil, mengakui bahwa Ramadan sedikit banyak memengaruhi ritme pergerakan politik partainya.

Meski begitu, ia menegaskan PDIP tetap all out untuk memenangkan PSU.

“Kami sudah legawa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena ini bersifat final dan mengikat. Sekarang tugas kami adalah kembali turun ke masyarakat dan memastikan kemenangan di PSU,” tegasnya saat dikonfirmasi Tribuntimur.com, Rabu (5/3/2025).

Alfri mengaku, semakin mendekati jadwal PSU, PDIP kini masih mengatur strategi agar konsolidasi tetap berjalan efektif.

Pasalnya, salah satu kandidat, Putri Dakka, masih berada di Jakarta.

“Kami sementara membangun konsolidasi. Hanya saja, karena Ramadan, Putri masih ada di Jakarta untuk beberapa agenda. Mungkin setelah lebaran baru lebih efektif untuk bertemu dengan tim dan menyusun strategi menghadapi PSU,” kata Alfri.

Meski harus menghadapi tantangan konsolidasi di bulan Ramadan, PDIP tetap optimistis menghadapi PSU.

Alfri menyebut, struktur partai dan tim pemenangan juga terus dikonsolidasikan meskipun aktivitas di lapangan tidak seagresif sebelum Ramadan.

"Intinya, mesin politik harus tetap panas. Kami akan memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkuat komunikasi dengan sesama partai pengusung," jelas Alfri.

Belajar dari Pilwali November 2024 lalu, PDIP rupanya tak ingin kecolongan, pihaknya sudah meminta pasangan calon untuk melakukan kembali pendekatan hingga ke level grassroot.

Terutama silaturahmi ke tokoh masyarakat bisa menjadi strategi utama selama Ramadan.

"Kami partai sudah menyarankan kepada pasangan calon, untuk kembali turun  menyampaikan kepada tim yang sudah terbentuk hingga tingkat kelurahan. Artinya ntuk menggali kembali simpati hingga ke level grassroot," bebernya.