Ketua APJII Sulampua Soroti Internet Murah Abaikan Keamanan: Harga Bukan Segalanya

Ringkasan Berita:

• Fenomena persaingan harga di industri internet nasional yang dinilainya mulai mengorbankan aspek keamanan dan kedaulatan digital.
• Praktik “banting harga” antarpenyelenggara jasa internet tanpa regulasi yang tegas dapat menciptakan iklim bisnis tidak sehat sekaligus melemahkan sistem keamanan data nasional.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Abdul Malik, menyoroti fenomena persaingan harga di industri internet nasional yang dinilainya mulai mengorbankan aspek keamanan dan kedaulatan digital.

Menurutnya, kecenderungan masyarakat dan sebagian penyedia layanan internet yang menjadikan harga murah sebagai ukuran utama justru berisiko menurunkan kualitas dan keamanan jaringan.

“Harga memang penting, tapi bukan segalanya. Kalau semua hanya fokus pada murah, kualitas dan keamanan bisa jadi korban,” ujar Malik, Minggu (9/11/2025). 

Ia menilai, praktik “banting harga” antarpenyelenggara jasa internet tanpa regulasi yang tegas dapat menciptakan iklim bisnis tidak sehat sekaligus melemahkan sistem keamanan data nasional.

“Kita butuh regulasi yang jelas agar tidak ada lagi perang harga yang mengorbankan mutu. Internet itu bukan hanya soal cepat dan murah, tapi juga harus aman dan berdaulat,” tegasnya.

Khawatirkan Keamanan Data dan Kedaulatan Digital

Abdul Malik menjelaskan, keamanan siber harus menjadi prioritas seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat.

Ia mencontohkan, masuknya layanan satelit global seperti Starlink perlu diimbangi dengan regulasi agar keamanan data pengguna di Indonesia tetap berada dalam kendali nasional.

“Kalau semua gateway dan server berada di luar negeri, kita kehilangan kedaulatan digital. Itu bukan masalah harga, tapi masalah kontrol dan keamanan negara,” ujarnya.

Baca juga: Kadis Pendidikan: Distribusi Smart TV di Luwu Disesuaikan Akses Internet

Sebelumnya, APJII Sulampua juga telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar terkait penguatan infrastruktur dan keamanan data internet di tingkat daerah.

Langkah ini, kata Malik, menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya penyedia layanan.

Abdul Malik mengakui, persaingan harga di industri internet lokal tidak bisa dihindari karena tingginya jumlah penyedia jasa di Indonesia, termasuk di wilayah Timur.

Namun, ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan harga dan investasi dalam keamanan jaringan.

“Kita tidak menolak harga murah. Tapi kalau terlalu ditekan tanpa memperhatikan kualitas jaringan dan keamanan data, yang rugi tetap masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, APJII Sulampua terus mendorong para penyelenggara jasa internet untuk menerapkan sistem pengamanan aktif seperti honeypot dan pemantauan trafik guna mengantisipasi potensi serangan siber, terutama menjelang momentum penting seperti pemilu atau perayaan besar.