Ditemani Nyala Api, Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Masih Bertahan di DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (21/2/2025).

Pantauan Tribun-Timur.com hingga pukul 18.51 Wita massa aksi terbagi dua.

Ada di depan Gedung DPRD Sulsel, ada juga di depan halaman Kantor DPRD Sulsel.

Aksi ini dilakukan dengan tajuk Indonesia Gelap sebagai bentuk protes kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto.

Para massa aksi meminta untuk bisa ditemui oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewa untuk menyampaikan langsung aspirasi 

Massa aksi yang berada di depan Kantor DPRD Sulsel membakar spanduk dan silih berganti orasi.

Mereka juga berusaha untuk masuk ke halaman Gedung DPRD Sulsel untuk bergabung dengan massa aksi yang dari tadi masuk.

Puluhan polisi mengawal aksi demonstrasi ini.

Seratusan mahasiswa menuntut pemangkasan anggaran dalam pelaksanaan APBN di Kementerian dan APBD 2025, melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025. 

Baca juga: Puluhan Truk Tertahan di Tol Layang AP Pettarani Akibat Demo Mahasiswa UNM Blokade Jalan

Orator aksi, Muh Resky menilai beberapa kebijakan dikeluarkan pemerintah kurang punya data riset.

Dalam Inpres tersebut, pemerintah berencana memangkas belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga Rp 306,69 triliun.

Pemangkasan itu dinilai mengancam hajat hidup rakyat Indonesia, termasuk pegawai negeri.

"Itu yang kemudian dipersoalkan oleh beberapa teman-teman, olehnya itu teman-teman hadir hari ini sebagai lambang kemarahannya,” kata salah satu orator aksi, Muh Resky dilokasi, Jumat (21/2/2025).

Sementara Jenderal Lapangan, Fadli Musaffar menuturkan, Inpres ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Dalih penghematan, kata Fadli, pemangkasan anggaran justru mengorbankan layanan fundamental seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan program- program yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil. 

“Di tengah kondisi ekonomi yang semakin terhimpit, anggaran pendidikan dipotong, subsidi rakyat dikurangi, sementara proyek-proyek strategis yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan tetap berjalan. Rakyat dibiarkan dalam ketidakpastian, sementara elit terus berpesta dengan anggaran negara,” tuturnya. 

Adapun sejumlah tuntutan massa aksi diantaranya, 

1. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran

2. Tolak PSN yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat

3. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

4. Tolak RUU Minerba

5. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis

6. Bayarkan tunjangan kinerja tenaga pendidik.

7. Sahkan RUU Perampasan asset

8. Mendesak Prabowo mengeluarkan perpu pembatalan kenaikan PPN 12 persen

9. Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi

10. Menolak UU TNI tentang Dwifungsi ABRI.(*)