MBG, Program Salah Sasaran

Oleh: Amir Muhiddin

Dosen Fisip Unismuh Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - MAKAN Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 lalu.

Program ini tentu saja sangat mulia dan strategis karena terkait dengan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya pada anak usia sekolah.

Namun demikian dalam implementasinya ternyata tidak segampang membalikkan telapak tangan, mudah diucapkan terutama saat kampanye, akan tetapi sulit direalisasikan di lapangan.

Saat dikonsep di atas kertas nyaris tidak ditemukan kendala yang signifikan, semua ahli dan tim sukses hanya berpikir pragmatis, yang penting populis dan mudah orang terpengaruh.

Ternyata program ini sulit karena menelan biaya yang tidak sedikit. sehingga pemerintah harus melakukan langkah penghematan untuk efisiensi anggaran dan ini secara normatif telah diataur pada 22 Januari 2025.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan
APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yaitu penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan terkait dengan pembatasan belanja non-prioritas.

Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen. 

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik, terutama pada Program Makan Bergizi Gratis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) , bukan saja mahal dan harus menguras APBN tahun 2025, akan tetapi juga membingungkan para pejabat, terutama karena belum sepenuhnya mengetahui secara operasional mana-mana saja anggaran yang harus dipangkas karena dianggap tidak efisien.