Konservatifisme Prabowo Mengubah Angka Stabil Menjadi Kemarahan yang Subtil

Oleh: Afiq Naufal

Ketua BEM Universitas Paramadina 2023-2024

TRIBUN-TIMUR.COM - Stabilitas selalu menjadi mantra utama dalam pemerintahan. Dan Prabowo mengelola negara seperti seorang petinju klasik dengan kuda-kuda stabil di atas ring, penuh strategi, menjaga jarak, memainkan ritme dengan disiplin.

Tapi ketika lawannya mulai melawan, ia tak segan mengganti aturan, tiba-tiba berubah menjadi petarung UFC—bermain kasar, menyerang titik-titik lemah tanpa aba-aba, menggunakan teknik yang bahkan wasit pun sulit mengatur.

Soalnya bukan sekadar kekuatan, melainkan bagaimana aturan permainan bisa dibelokkan sesuai kebutuhan.

Stabilitas, dalam logika Prabowo, bukan tentang keseimbangan yang tenang, melainkan ketertiban yang harus tetap dikontrol, bahkan jika itu berarti tanpa sadar menciptakan kekacauan yang terencana.

Secara angka, ekonomi tampak stabil. Inflasi terkendali, pertumbuhan tetap di jalurnya, dan neraca perdagangan masih mencatat surplus.

Hanya saja rasa-rasanya kestabilan di atas kertas itu tidak cukup untuk menenangkan rakyat yang semakin gelisah.

Ada sesuatu yang terasa janggal, seperti ilusi ketertiban yang dipaksakan. Rakyat tidak hanya melihat angka, mereka merasakan denyut kehidupan yang berbeda dari apa yang tertulis dalam laporan resmi.

Harga barang yang naik, ketidakpastian lapangan kerja, serta kebijakan-kebijakan yang muncul dan hilang seperti sulap membuat masyarakat merasa tidak memiliki pegangan yang kokoh.

Stabilitas, dalam paradigma klasik, terukur melalui angka—pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang dapat ditekan.

Angka-angka ini adalah bahasa kekuasaan yang lugas, sesuatu yang dapat dijadikan tolok ukur, disusun dalam laporan resmi, dan digunakan untuk membangun narasi keberhasilan.

Sedang era ini, angka tidak lagi berfungsi sebagai manifestasi konkret dari ketertiban. Ia bukan lagi tujuan akhir, melainkan instrumen yang lentur, yang tidak hanya dapat digunakan untuk menenangkan.

Tetapi juga untuk membentuk persepsi dan, jika perlu, menimbulkan efek sebaliknya: kemarahan yang subtil, kekecewaan yang terkendali, ketidakpastian yang cukup untuk membuat masyarakat tetap terjaga, tetapi tidak cukup untuk mendorong revolusi.

Ada sesuatu yang khas dalam konservatisme Prabowo. Ia tidak bergerak dalam garis yang tegas antara status quo dan perubahan radikal, tetapi dalam ambiguitas yang memungkinkan dirinya tetap mengendalikan ritme kekuasaan tanpa harus menunjukkan perubahan yang mencolok.

Tidak ada represi yang frontal, tetapi ada pembungkaman yang bekerja perlahan. Tidak ada kebijakan ekonomi yang sepenuhnya destruktif, tetapi ada pengalihan makna angka-angka yang menjadikannya tidak lagi dapat diandalkan sebagai tolok ukur realitas.

Stabilitas yang dulu menjadi pegangan kini bergeser menjadi sesuatu yang lebih abstrak—sesuatu yang lebih berkaitan dengan persepsi dibanding fakta material.

Dalam teori politik klasik, stabilitas biasanya dipandang dalam dua bentuk: stabilitas struktural dan stabilitas perseptual. Stabilitas struktural berbicara tentang keteguhan institusi, keberlanjutan hukum, dan konsistensi kebijakan yang memungkinkan negara tetap berjalan dalam koridor yang jelas.

Sementara stabilitas perseptual berbicara tentang rasa aman yang diciptakan oleh negara melalui propaganda, narasi keberhasilan, atau bahkan ilusi ketertiban.

Prabowo tampaknya tidak tampak dalam wajah yang jelas. Ia tidak secara terang-terangan mengguncang sistem, tetapi juga tidak membiarkan sistem berjalan dengan kejelasan mutlak.

Ia menciptakan stabilitas yang tidak benar-benar solid, tetapi cukup untuk membuat publik merasa tidak perlu mempertanyakannya secara mendalam.

Pendekatan ini mengingatkan kita pada teori biopolitik Michel Foucault, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan di era modern tidak lagi bekerja melalui represi langsung, tetapi melalui pengelolaan persepsi dan emosi.

Negara tidak perlu secara eksplisit melarang sesuatu, cukup dengan membentuk narasi yang membuat sesuatu terasa tidak relevan, tidak penting, atau terlalu berisiko untuk dipertanyakan.

Maka kita melihat bagaimana politik di bawah Prabowo tidak menekan kritik secara kasar, tetapi mengisolasinya dalam ruang gema yang perlahan meredup.

Demonstrasi tidak perlu dibubarkan secara paksa, cukup dengan membiarkannya kehilangan relevansi di tengah sorotan isu lain yang lebih dikendalikan oleh negara.

Ketidakpuasan tidak perlu ditekan hingga mendidih, cukup dengan membuatnya terpecah-pecah dan kehilangan daya ledaknya.

Salah satu dampak paling nyata dari konservatisme ini adalah bagaimana angka-angka stabil tidak lagi memiliki kekuatan untuk menenangkan.

Dulu, pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka lima persen adalah indikator keberhasilan yang cukup untuk meredam kritik.

Kini, angka itu hanya menjadi data statistik yang kehilangan daya yakinnya di tengah ketidakpuasan yang terus mengalir. Masyarakat tidak lagi merasa cukup dengan angka-angka yang stabil karena realitas yang mereka rasakan tidak sesuai dengan laporan yang disajikan.

Prabowo tidak mengguncang sistem secara radikal, tetapi ia mengubah bagaimana sistem itu dimaknai.

Tidak ada perubahan besar yang eksplisit, tetapi ada pergeseran atmosferik yang terasa. Ketika ia berbicara tentang efisiensi dalam pidatonya baru-baru ini, seolah ada rasionalitas dalam kebijakan yang sedang diambil. Padahal ada investasi danantara di sana berseliweran seperti desis ular di hutan tropis.

Negara juga terlihat tidak siap bermain dengan kritik terhadap tubuh pemerintahannya. Saat tagar #kaburajadulu muncul di media sosial sebagai ekspresi frustrasi rakyat yang merasa kehilangan harapan, reaksi pemerintah justru semakin keras.

Beberapa pejabat negara tidak mencoba memahami keresahan publik, tetapi justru mempertanyakan nasionalisme mereka yang mengkritik.

Ada yang bahkan terang-terangan menyarankan agar mereka yang tidak puas “keluar saja dari Indonesia,” seolah kewarganegaraan diukur dari seberapa patuh seseorang terhadap pemerintah, bukan dari hak konstitusionalnya untuk menyuarakan pendapat.

Salah satu contoh nyata adalah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang awalnya dipasarkan sebagai terobosan besar dalam membantu rakyat kecil.

Dalam implementasinya, program ini justru membuat banyak pekerja di industri kecil kehilangan pekerjaan. Tidak ada skema transisi, tidak ada perlindungan bagi mereka yang terdampak.

Negara seakan berkata: "ini adalah untuk kalian," tapi mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru terlempar dari sistem.

Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini adalah gambaran bagaimana kebijakan dibuat dengan pendekatan yang terlalu teknokratis, tanpa melihat dampak sosialnya secara menyeluruh.

Kemarahan yang lebih luas pun muncul dari kebijakan-kebijakan yang dadakan. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tiba-tiba dinaikkan ke 12 persen membuat rakyat kaget.

Eh, tiba-tiba batal. Gas Elpiji juga yang tidak diedar ke pengecer dan kemudian dibatalkan dalam waktu singkat membuat publik bertanya-tanya: apakah ada perencanaan yang matang atau semua hanya improvisasi di tengah jalan? 

Bahkan, ketika rakyat mulai mempertanyakan langkah-langkah ini, respons pemerintah bukanlah klarifikasi yang menenangkan, melainkan justru pernyataan-pernyataan kasar yang semakin memperuncing perasaan ketidakadilan.

Alih-alih memberikan alasan rasional, pejabat negara justru meragukan nasionalisme mereka yang mengkritik, seolah-olah kecintaan terhadap tanah air harus diukur dari seberapa besar rakyat menelan kebijakan tanpa bertanya.

Demo "Indonesia Gelap" tanggal 17 Februari 2025 di beberapa titik di penjuru tanah air menjadi manifestasi dari rasa frustrasi yang terpendam ini.

Gerakan yang dimulai oleh mahasiswa ini bukan sekadar protes terhadap satu kebijakan tertentu, tetapi ekspresi dari kegelisahan yang lebih dalam: bahwa negara semakin jauh dari aspirasi rakyatnya. Ini bukan sekadar soal harga barang atau kebijakan yang tidak jelas, tetapi soal bagaimana suara rakyat semakin tidak didengar.

Alih-alih merespons dengan empati, pemerintah justru semakin keras, menuduh gerakan ini sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan mungkin dimanipulasi oleh kepentingan tertentu.

Padahal, jika ditelaah lebih dalam, demo ini adalah pertanda bahwa stabilitas yang diklaim pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat di lapangan.

Prabowo, dalam berbagai pidatonya, sering berbicara tentang "efisiensi" sebagai kunci pembangunan.

Tapi dalam praktiknya, efisiensi ini lebih banyak diterjemahkan sebagai penghematan yang justru mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Pemotongan anggaran di beberapa sektor vital, termasuk pendidikan dan kesehatan, semakin mempertegas bahwa logika pemerintahan ini lebih berorientasi pada angka di neraca keuangan ketimbang kenyamanan sosial masyarakat.

Ini adalah bentuk konservatisme yang tidak hanya keras, tetapi juga kaku—sebuah pendekatan yang menuntut kepatuhan, bukan partisipasi.

Maka, yang terjadi bukan sekadar kestabilan, tetapi kestabilan yang dipertahankan dengan tangan besi. Rakyat dibiarkan berada dalam kondisi yang cukup aman untuk tidak memberontak, tetapi tidak cukup nyaman untuk merasa benar-benar sejahtera.

 Ini adalah bentuk kendali yang halus, di mana ketidakpastian dibiarkan mengambang, tetapi dalam batas yang tetap dapat dikendalikan oleh negara. Strategi ini mirip dengan cara pahlawan super klasik menghadapi musuhnya—bukan dengan negosiasi atau kompromi, tetapi dengan menunjukkan siapa yang lebih kuat.

Sedang dunia kita tidak lagi bekerja seperti itu. Rakyat bukan lagi penonton pasif yang hanya menerima narasi dari atas.

Mereka memiliki media sendiri, mereka memiliki ruang untuk berbicara, dan mereka memiliki kesadaran bahwa stabilitas yang sebenarnya bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang rasa keadilan.

Dalam politik modern, mengendalikan ekonomi saja tidak cukup; mengendalikan emosi publik adalah tantangan yang lebih besar. 

Dan inilah ujian terbesar bagi Prabowo: apakah ia mampu beradaptasi dengan zaman yang menuntut dialog, atau tetap bertahan dengan gaya kepemimpinan yang keras dan tegak lurus?

Mungkin selama ini, Prabowo merasa bahwa ia adalah superhero yang menjaga ketertiban dengan kepalan tangan yang kokoh. Tetapi ia lupa bahwa di era ini, rakyat tidak lagi membutuhkan pahlawan yang hanya tahu cara bertarung.

Mereka membutuhkan pemimpin yang bisa mendengar, memahami, dan berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti.

Jika pendekatan oldskull ini terus dipertahankan, maka stabilitas yang dijaga dengan ketat ini bukan tidak mungkin suatu saat akan berubah menjadi ledakan yang tidak terduga.

Karena dalam politik, seperti dalam tinju, seorang petarung bisa terlihat dominan di ronde-ronde awal, tetapi jika ia tidak membaca ritme lawan dan tidak memahami perubahan di sekelilingnya, satu pukulan yang tidak ia duga bisa menjatuhkannya untuk selamanya.