Ashabul Kahfi Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Tambah Anggaran Rp 100 Triliun

Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam hal mekanisme pembayaran kepada penyedia makanan, yang kerap mengalami keterlambatan. 

“Jika Indonesia ingin menerapkan kebijakan ini secara nasional, maka mekanisme keuangan harus dirancang stabil agar tidak terjadi kendala administrasi yang memperlambat implementasi,” tambah Hadi.

Sementara itu, lanjutnya, Norwegia menawarkan pendekatan berbeda dengan menjadikan program ini sebagai hak universal, di mana semua siswa mendapatkan makanan bergizi tanpa memandang status ekonomi.

Model ini efektif menghilangkan stigma sosial bagi siswa yang menerima bantuan makanan. 

“Program di Indonesia, seperti dijalankan di Norwegia, berlaku untuk semua, tanpa memandang status sosial ekonomi” katanya.

Pentingnya menghindari stigma tersebut, kata Hadi, jangan sampai membuat Indonesia bisa mengalami kendala seperti di Inggris.

"Di sana Makan Bergizi Gratis hanya ditujukan untuk pelajar berstatus sosial ekonomi miskin, efeknya banyak siswa yang tidak memanfaatkannya, karena menghindari stigma," katanya.

Di Swedia, program makan gratis telah menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial sejak 1946.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ekspektasi masyarakat terhadap kualitas makanan yang diberikan di sekolah.

Banyak yang menganggap makanan sekolah sebagai “makanan kelas dua” dibandingkan makanan rumahan. 

“Kualitas makanan harus dijaga, baik dari segi gizi maupun cita rasa. Jika anak-anak tidak menyukainya, program ini bisa kehilangan efektivitasnya,” kata Hadi, staf pengajar Prodi Pendidikan Sosiologi Unismuh Makassar.

Para peserta sosialisasi, menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap program ini dapat berjalan dengan efektif dan merata.

Ashabul Kahfi menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan dengan baik dan sesuai target.(*)