Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Efisiensi Anggaran

Tak Ada Anggaran Belanja ATK di OPD Pemprov Sulsel 2025, Pj Gubernur : Kita Paperless

Pemerintah pusat sudah menetapkan pemotongan anggaran transfer ke daerah yang berimbas pada berkurangnya belanja Pemprov Sulsel.

|
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Faqih Imtiyaaz
EFISIENSI ANGGARAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry saat diwawancarai di SMA 4 Makassar pada Jumat (14/2/2025). Pemprov Sulsel turut memangkan anggaran ATK untuk efisiensi anggaran 

Untuk mendukung program prioritas Pemerintah Pusat, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemda Bulukumba jauh hari sudah melakukan review atau efisiensi belanja pada perencanaan penganggaran APBD tahun 2025.

Sehingga saat ini, Pemda memiliki dana cadangan sekitar Rp19 miliar yang disimpan di item Belanja Tak Terduga (BTT).

Biaya itu untuk mendukung program pemerintah pusat. 

Penggunaan dana Rp 19 miliar ini menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Inpres ini juga telah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Hal itu dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 
Dalam peraturan tersebut, dilakukan rasionalisasi dana transfer ke daerah.

"DAU Infrastruktur sebesar Rp19.125.893.000,00 dan DAK Bidang Irigasi sebesar Rp19.211.670.000,00, sehingga dua item dana tersebut yang diperuntukkan untuk Kabupaten Bulukumba otomatis sudah terhapus oleh Kementerian Keuangan," jelas Humas Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah saat dihubungi TribunBulukumba.com, Jumat (14/2/2025).

Kebijakan pemerintah pusat ini berlaku secara nasional.

Di Bulukumba sejumlah jalan membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Di Bulukumba masih ada ratusan kilometer panjang jalan rusak yang harus dibangun pemerintah.

Rp135 Miliar Anggaran Infrastruktur dan Irigasi Pertanian di Bone Dipangkas

Pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran di beberapa sektor sebagai langkah efisiensi. 

Hal ini berdampak pada pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Plt Sekretaris Daerah, Andi Fajaruddin saat dikonfirmasi tribun-timur.com via telfon, Jumat (14/2/2025) mengatakan bahwa Bone mengalami pemangkasan anggaran pada beberapa pos.

"Yang dipangkas itu infrastruktur, Irigasi,  Pertanian, yang jelas itu DAU dan DAK,"ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved