Reaksi Para Jenderal Saat Anggaran Dipangkas Rp26,9 T, DPR RI Setujui

Dalam kesimpulannya, Komisi I DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Pertahanan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah ditetapkan blokir sementara sebesar Rp26.933.400.000.000 (Rp26,933 triliun) atau 16,24 persen dari pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp166.263.726.748.000 (Rp166,263 triliun). 

Sehingga pagu alokasi yang digunakan setelah dilakukan efisiensi sebesar hanya Rp139.270.314.688.000 (Rp139,270 triliun). 

Kedua, Komisi I DPR RI memahami sepenuhnya Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN TA 2025. 

Namun demikian, Komisi I DPR RI mebyatakan tetap terus mendukung peningkatan alokasi anggaran kementerian pertahanan dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan negara.

"Jadi konsepnya yang nomor satu adalah kewajiban atas efisiensi instruksi presiden. Kedua apabila ekonomi bergerak, ini (anggaran) bisa kembali ke tempat semula. Setuju? Jadi nomor satu dan dua kita ketok," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Di awal rapat, Utut juga menjelaskan rapat tersebut dihadiri enam fraksi dan lebih separuh anggota Komisi I. 

Oleh karena itu, rapat itu sudah memenuhi kuorum.

Ia pun mengingatkan karena rapat tersebut terkait anggaran maka diwajibkan untuk terbuka untuk umum.

"Kami telah menerima surat yang isinya Pak Menteri Pertahanan tidak bisa hadir, beliau sedang ada tugas yang memang sudah terjadwal lama. Beliau menugaskan Saudara Wamenhan," ungkap Utut.

"Kemudian surat dari KSAU yang intinya beliau sedang ada di Papua dan menugaskan Pak Wakasau untuk mewakili beliau," ucap dia.

Reaksi Para Jenderal 

Terdapat tiga jenderal bintang empat TNI yang hadir dalam rapat tersebut yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

Selain itu, hadir pula Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono Putra yang hadir mewakili KSAU Marsekal M Tonny Harjono.

Pada sesi pendalaman, sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat melontarkan sejumlah topik dalam pernyataan dan pertanyaan.

Topik tersebut di antaranya soal dampak efisiensi tersebut terhadap kesiapan operasi dan operasional TNI serta dampak efisiensi terhadap rencana-rencana pembangunan instansi yang telah dinyatakan oleh TNI.