Reaksi Para Jenderal Saat Anggaran Dipangkas Rp26,9 T, DPR RI Setujui

Kedua, lanjut dia, belanja barang sebesar Rp10,94 triliun.

Ketiga, belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.

Ia menjelaskan terkait hal itu efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal, belanja pegawai tidak dikenakan efsiensi, dan anggaran tetap berada pada DIPA Kemhan dan TNI namun dengan status diblokir.

Menurut sumber dana, lanjut Donny, rupiah murni sebesar Rp20,34 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp4,71 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,01 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp184,66 miliar, badan layanan umum sebesar Rp548,37 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp193,29 miliar.

"Menurut Unit Organisasi (UO), UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun, UO TNI AD sebesar Rp5,16 triliun, UO TNI AL sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU sebesar Rp3,63 triliun," ujar Donny.

Ia menjelaskan pembagian jumlah efisiensi terhadap empat unit organisasi tersebut didapatkan dari kajian terhadap jumlah total efisiensi Rp26,99 triliun yang ditetapkan Kemenkeu.

Dari total Rp26,99 triliun tersebut, kata Donny, pihaknya telah mengeluarkan sejumlah mata anggaran di antaranya belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja barang dan modal, serta biaya pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista.

"Sehingga tersisa ada angka di situ, baru angka itu yang kami bagi untuk diefsiensikan di tiap-tiap UO. Itu ketemu angka 47,75 persen potongan di tiap UO," ucap dia.

Donny menjelaskan posisi pada saat ini markas besar Angkatan sedang melakukan kajian dari angka-angka tersebut sesuai ketentuan dari Kemenkeu dan Kemhan.

"Pada intinya nanti kami akan melakukan penyisiran kembali, evaluasi berdasarkan prioritas-proritas yang mana yang sangat tidak prioritas itulah yang akan pertama kami coret," ujar Donny.

"Kemudian berikut-berikutnya lagi nanti terkait dengan alutsista, dan sebagainya itu adalah prioritas yang terakhir (untuk dilakukan efisiensi)," lanjutnya.

Ia menegaskan Kemhan dan TNI siap melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. 

Namun, di penghujung rapat saat proses pemeriksaan draf kesimpulan, Donny meminta adanya penambahan frasa "blokir sementara" dalam kesimpulan.

"Jadi ini membuka peluang nanti bisa kita buka blokir tersebut," kata Donny.

DPR Setujui