Tiga Kadis Senior Pemprov Sulsel Beralih Status Jadi Fungsional Ahli Utama, Pensiun Usia 65 Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry melantik pejabat fungsional baru.

Pelantikan digelar tertutup di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (10/2/2025) pagi.

"Tadi 19 mungkin (dilantik). Iya (tiga eselon II) dilantik ke fungsional," kata Prof Fadjry.

Terdapat pejabat Eselon II yang ikut dilantik menjadi pejabat fungsional ahli utama.

Mereka ialah Sukarniaty Kondolele, Hasan Sijaya dan Andi Bakti Haruni.

Sukarniaty Kondolele sebelumnya merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kemudian Hasan Sijaya menjabat di Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sementara Andi Bakti Haruni merupakan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Sehingga, usia kerja mereka pun bisa sampai umur 65 tahun. 

Hal ini berdasarkan Pasal 239 PP 11/2017, yang mengatur bahwa PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Adapun, batas usia pensiun tersebut yaitu:

1. 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
2. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
3. 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Dengan pelantikan pejabat fungsional ini, maka jabatan sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilepas.

Tiga OPD ini pun diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Ini bagian melaksanakan perintah presiden sudah ada SK utama, kan ada batas waktu di Pertek BKN itu, biasa satu bulan dilantik. Kita pilah yang mana batas waktunya kita lantik," kata Prof Fadjry Djufry.

Prof Fadjry mengakui pelantikan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sehingga pelantikannya tidak melalui proses perizinan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Fungsional tidak perlu izin. Hanya sturktural harus ada izin. Kalau fungsional hak dasar pegawai," katanya.

Terpenting pegawai tersebut sudah memenuhi persyaratan menjadi pejabat fungsional.

Dilansir dari laman BKN, Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier PNS yang bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Andi Bakti Haruni 

Andi Bakti adalah pejabat senior dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Selama ini, dia banyak menghabiskan tugas di bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

Selain itu, Puang Bakti, sapaan akrabnya, juga pernah ditunjuk sebagai Pj Bupati Bone pada tahun 2018 lalu.

Beberapa program pemerintah yang melejitkan namanya adalah masalah reklamasi Center Point of Indonesia era Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. 

Sehingga, reklamasi pun sesuai standar dari pemerintah pusat. 

Padahal, waktu itu, reklamasi menjadi pro kontra dari pihak pemerintah dan DPRD Sulsel. 

Sukarniaty Kondolele

Sukarniaty Kondolele adalah kepala dinas yang malang melintang di berbagai tugas. 

Ia pernah menjadi Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulsel era Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Ibu Ani, sapaan Sukarniaty Kondolele, juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapildalduk KB periode 2017-2019 lalu. 

Selain itu, dia banyak memberikan masukan kepada gubernur untuk persoalan sumber daya manusia. 

Sehingga, dirinya paling lama menduduki jabatan sebagai kepala badan kepegawaian daerah era gubernur Nurdin Abdullan, Andi Sudirman Sulaiman dan tiga penjabat gubernur terakhir. 

Hasan Sijaya

Nama Hasan sangat lekat dengan perpustakaan. 

Kariernya lama di bidang perpustakaan ini.  (*)