Kiai Ahmad Dahlan, Universitas dan Konsesi Tambang

Yufal Noah Harari mengatakan, pasca keruntuhan fasisme dan komunisme tak ada alternatif lain selain arus liberalisme sebab tak ada alternatif lain.

Sebagai negara dunia ke tiga, Indonesia terpapar dan tak ada pilihan lain selain menerima model ini.

Tentu pragmatisme adalah anak kandung dari liberalisme. Kenapa demikian, sebab demokrasi liberal hari ini membuka ruang pragmatisme, kapitalisme makin kukuh di bangsa ini.

Sehingga semua terseret-terseret, ikut terkooptasi tanpa cara pandang yang jernih.

Sejak terpilihnya Prabowo sebagai Presiden, kita dapat melihat model kepemimpinan yang sangat otoriter.

Hal itu ditandai pada perumusan kabinet merah putih mengakomodir semua kalangan, juga termasuk para tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah serta pimpinan ortomnya yang masuk dalam kabinet merah putih ini, tentu ini adalah suatu kebanggaan oleh orang-orang Muhammadiyah tetapi ini juga menandakan bahwa spririt kritisisme dalam tubuh Muhammadiyah kian memudar.

Sebab para tokohnya telah masuk dalam lingkaran. Ini juga menandakan bahwa kepemimpinan Prabowo mencoba merangkul semua golongan agar “para oposisi” tak akan banyak membuat melakukan kritik, dan itu sudah terjadi hari ini.

Hal itu makin dikuatkan tatkala Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM memberi tawaran pada ormas IUP, izin pengelolaan tambang.

Lalu apa sikap Muhammadiyah, saya hampir tak percaya. Sebab dalam lingkaran Muhammadiyah sendiri punya gerakan yang konsen pada lingkungan.

Tapi, harus diakui bahwa rupanya arus pragmatisme makin kuat menyusupi kesadaran semua golongan dengan tawaran “kenikmatan”. Izin Pengelolaan tambang itu akhirnya diterima.

Dengan dasar pemikiran bahwa Muhammadiyah akan menerapkan pengelolaan tambang dengan model ramah lingkungan. Saya pikir, sebagai kader awam menganggap bahwa itu hanya dipandang sebagai cara untuk menenangkan para kader, selain bahwa organisasi ini menuju pada model pragmatisme.

Saya pikir ini akan sampai di sini. Para tokoh Muhammadiyah telah mendapat jatah menteri dan wakil menteri lalu dikuatkan dengan pemberian IUP.

Lalu, apakah Muhammadiyah masih akan berdiri independen dan jernih melihat persoalan bangsa, tatkala pimpinan pusatnya sudah masuk pada bagian pemerintah, ikut serta dalam suksesi agenda pemerintah dengan pengerukan alam sebesar-besarnya.

Rupanya gaya kepemimpinan Prabowo sudah hampir mirip dengan model Pak Harto era Orde Baru untuk “mengkooptasi semua golongan untuk melemahkan oposisi dan menjadikan kekuasaannya tunggal, sentralistik dan superpower.” Akhirnya Perguruan tinggi pun disasar mendapat IUP, izin pengelolaan tambang.

“Apakah perguruan tinggi Muhammadiyah masih pantas menerima IUP, izin pengelolaan tambang untuk memikirkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya?”