Di Mana Negara di Balik Pagar Laut itu

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Tampaknya sistem politik di negara ini belum berfungsi  sebagaimana mestinya.

David Easton ilmuan politik dalam bukunya yang terbit pada 1965 dengan judul "A Framework for Political Analysis" dan "A Systems Analysis of Political Life."

Membahas secara mendalam tentang bagaimana sistem politik dalam negara berfungsi secara dinamis.

Ia mengibaratkan pemerintah dan wakil rakyat laksana  "mesin" yang memproses masukan (input) dari masyarakat menjadi output yang menguntungkan masyarakat.

Namun, jika aspirasi masyarakat tidak bisa berproses secara efektif, maka itu sudah pertanda bahwa sistem politik  di negara itu, telah bermasalah atau pun gagal, karena lambat meresponsnya dengan kebijakan yang relevan.

Lambatnya penyelesaian masalah pagar laut yang meresahkan masyarakat, menyebabkan sejumlah aktivis  turun tangan.

Pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten, yang penyelesaiannya berlarut-larut dan dinilai mengganggu nelayan dan telah merugikannya serta merusak ekosistem kawasan itu.

Mereka  pun menyatakan tidak rela jika negara yang harus membongkar ”pagar” Sebab, jika negara yang membongkar, berarti pemerintah tak hanya menyiapkan sumber dana, daya tenaga, tetapi juga alat.

Kelompok masyarakat sipil tersebut menyebut beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pembangunan pagar laut di perairan Tangerang itu.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik atau LBH-AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sejumlah kelompok masyarakat sipil mengadukan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten, yang dinilai mengganggu nelayan dan ekosistem kawasan itu.

Siapa di Balik Pagar

Kelompok masyarakat sipil yang turut mengadukan pagar laut itu adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), LBH Jakarta, Walhi, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Bahkan, juga Komunitas Demokrasi Tangerang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Formi, Generasi Muda Mathla’ul Anwar, dan IM57 (Kompas,18/1-2025).