Cerita Detik-detik Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menteri Agama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama.

Dalam program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby) di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (28/1/2025), Nasaruddin Umar berbagi cerita bagaimana dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agama.

Dipandu Host Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra berikut petikan wawancaranya:

Pesan khusus Prabowo?

Jujur, saya juga kaget. Saya sama sekali tidak membayangkan, apalagi bermanuver. Saya pikir semuanya sudah selesai dan saya merasa cukup dengan tugas saya di Istiqlal. Bagi saya, membantu siapapun yang menjadi presiden adalah kewajiban sebagai warga negara.

Pertama kali mendapat kabar?

Saat itu saya baru pulang dari Mesir dan Timur Tengah. Saya juga membaca berita bahwa nama-nama calon menteri sudah final. Saya pikir, ya sudah, itu keputusan yang tetap. Tapi hanya selang satu jam setelah saya tiba di rumah, Pak Mayor Teddy menelepon dan mengundang saya ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara. Saya awalnya mengira undangan itu hanya untuk membaca doa dalam acara tertentu.

Yang terjadi saat pertemuan?

Saat tiba di sana, saya melihat banyak calon menteri yang sebelumnya muncul di berita. Saya dipanggil lebih dulu dari beberapa orang yang sudah hadir sebelumnya. Saat bertemu, Presiden Prabowo meminta saya untuk bergabung dalam kabinetnya. Saya sempat bertanya, di kementerian mana karena saya pikir Kementerian Agama sudah memiliki calon menterinya. Namun, beliau langsung menyebut Kementerian Agama. Saya terdiam sejenak karena terkejut.

Langsung terima tawaran tersebut?

Saya sempat menyampaikan bahwa saya bukan orang yang paling tepat untuk memimpin Kementerian Agama. Jika ada yang lebih baik, saya pasti mendukung tanpa harus masuk ke dalam struktur pemerintahan. Namun, Pak Prabowo mengatakan bahwa banyak pihak, baik dari umat Islam maupun agama lain, berharap agar saya yang memimpin Kementerian Agama. Beliau juga menekankan bahwa tugas saya adalah membantu menjaga kerukunan antarumat beragama dan memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

Cerita apa lagi?

Saya juga cerita tentang perkembangan internasional. Saya banyak berkeliling dunia dalam kapasitas saya sebagai President of International Grand Imam Association. Saya juga pernah diundang oleh PBB dan diminta membantu pengelolaan masjid-masjid di Amerika Latin dan Afrika. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dunia melihat Indonesia sebagai contoh dalam menjaga keberagaman dan harmoni antarumat beragama. Hal ini saya sampaikan kepada Pak Prabowo, dan beliau sangat mengapresiasi peran Indonesia sebagai kiblat peradaban Islam moderat.

Kondisi Indonesia dibanding negara mayoritas Muslim lain?

Secara ekonomi, kita termasuk yang paling stabil dibanding negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Misalnya, inflasi di Turki pernah mencapai 93 persen, sementara di Indonesia jauh lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik di atas 5 persen. Dari segi keilmuan, pemikiran Islam moderat, demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender dari Indonesia diperhitungkan di dunia internasional. Bahkan, ada anggapan bahwa kiblat peradaban Islam modern ke depan akan mengarah ke Indonesia.

Posisi sebagai Imam Besar Istiqlal?

Saya sempat menanyakan hal ini kepada Pak Presiden. Beliau menegaskan bahwa saya harus tetap menangani Istiqlal. Kata beliau "Anda sudah on track, jangan sampai nanti digantikan oleh orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan visi yang sudah dibangun'. Waktu itu, Pak Dasco yang ada di samping kami diminta untuk mengatur agar saya tetap bisa menjalankan peran di Istiqlal.

Peran Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025?

Tetap berperan besar dalam penyelenggaraan haji. Urusan haji bukan sekadar pelaksanaan rukun dan syaratnya di Tanah Suci, tetapi juga pembinaan jemaah dari awal hingga setelah pulang haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang sudah diajarkan sejak dini di pendidikan Islam. Selain itu, setelah kembali ke tanah air, jemaah harus menjaga kemabruran hajinya.
Kami memiliki konsep baru pascahaji. Ini bertujuan agar ketakwaan dan pengalaman spiritual selama di Tanah Suci bertahan seumur hidup. Tidak hanya fokus pada rukun haji, tetapi juga bagaimana efek ibadah ini terhadap perilaku sosial dan spiritual jemaah setelah kembali ke tanah air.

Bagaimana Badan Urusan Haji dan Umrah?

Pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH) adalah bukti bahwa Presiden Prabowo sangat peduli dengan urusan haji. Beliau ingin agar pelaksanaan haji lebih baik dengan adanya badan khusus yang fokus mengurusnya. Namun, ada sedikit tantangan. Jika badan ini berdiri sendiri, pemerintah Arab Saudi bisa menganggapnya tidak selevel dengan kementerian, sebagaimana yang terjadi di Malaysia dengan Tabung Haji.
Oleh karena itu, tahun ini Presiden memutuskan agar penyelenggaraan haji tetap sepenuhnya di bawah Kemenag, sementara BPH bertindak sebagai pendukung. Ini kesempatan bagi BPH untuk belajar dan mempersiapkan diri jika nanti menjadi lebih mandiri.
Kami juga menyusun buku besar perhajian, yang mencakup seluruh proses dari A sampai Z. Ini akan menjadi referensi bagi siapa pun yang memimpin Kementerian Agama atau BPH di masa mendatang, agar ada standar yang baku dan tidak berubah-ubah setiap ganti menteri.

Langkah konkret efisiensi biaya haji?

Kami melakukan penyisiran dan efisiensi di berbagai sektor tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Misalnya mengurangi jumlah tenaga manusia dengan memanfaatkan teknologi IT. Negosiasi harga hotel dan transportasi dengan lobi-lobi yang lebih intens. Memastikan tidak ada intervensi yang bisa menyebabkan pembengkakan biaya.
Menekan biaya layanan syarikah dengan negosiasi langsung sejak tingkat tertinggi.
Hasilnya, meskipun kurs dolar naik dan pajak di Saudi meningkat, biaya haji tahun ini justru turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi?

Alhamdulillah, komunikasi kami dengan Menteri Haji Arab Saudi berjalan sangat baik. Menteri Haji saat ini adalah mantan Menteri Kesehatan dan Perdagangan, serta lulusan Amerika, sehingga diskusi kami lebih nyambung, bahkan lebih dari satu jam. Kami lebih banyak berdiskusi dalam bahasa Inggris, karena beliau lebih nyaman dengan itu.
Negosiasi kami membuahkan hasil, termasuk soal lokasi Mina. Kami meminta agar jemaah Indonesia bisa ditempatkan di Mina dalam, bukan di luar kawasan Mina, karena ini berkaitan dengan mazhab yang dianut mayoritas jemaah kita. Dengan komunikasi yang baik, banyak hal bisa dinegosiasikan untuk kepentingan jemaah haji Indonesia.

Rekomendasi Pansus Haji 2024 jadi pegangan?

Pasti, karena penyelenggaraan haji ini merupakan tanggung jawab bersama antara DPR, khususnya Komisi 8, dan pemerintah. Saya berterima kasih kepada DPR Komisi 8 karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tanggapan kami saat diminta mempertanggungjawabkan hasil Pansus. Meskipun saya baru masuk, saya harus mempertanggungjawabkan Pansus tersebut. 
Namun, yang terpenting adalah kita berorientasi ke depan. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, dan jika ada persoalan, kita selesaikan secara kasuistik. Yang jelas, kita akan mulai dari nol dan berupaya melakukan yang terbaik ke depannya.

Kuota haji 2025?

Kuota haji tetap ditentukan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu satu per mil dari jumlah penduduk muslim di suatu negara. Untuk tahun ini, kuota haji Indonesia tetap sebanyak 221 ribu jemaah.

Alokasi kuota haji reguler?

Dari total 221 ribu kuota, sebanyak 213.320 dialokasikan untuk jemaah haji reguler, sedangkan 27.680 untuk haji khusus. Jumlah ini hampir sama dengan tahun 2024.

Persoalan kuota haji khusus tahun lalu?

Sebenarnya bukan soal jumlah kuota yang menjadi permasalahan, tetapi lebih kepada pendistribusiannya. Ada juga tambahan kuota haji yang diberikan mendadak, sementara persiapannya belum matang. Ini menjadi tantangan besar, terutama di Mina, di mana luas area hanya 172 ribu meter persegi untuk 221 ribu jemaah. Artinya, setiap jemaah hanya mendapat sekitar 80 cm per orang, yang bahkan tidak cukup untuk meluruskan kaki. Belum lagi tambahan petugas haji yang mencapai 4.000 orang. Oleh karena itu, kami ingin melihat masalah ini secara mikro agar dampaknya tidak besar.

Memastikan pengawasan penyelenggaraan haji?

Kami sangat serius dalam pengawasan. Bahkan, hanya beberapa hari setelah saya dilantik, saya langsung meminta pendampingan dari KPK. Kami juga menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, BPK, dan semua pihak terkait. Saya ingin memastikan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, maka penyelenggaraan haji akan lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai contoh, tiga hari setelah saya ke KPK, ada seseorang yang mengirimkan barang ke saya. Saya menduga barang tersebut berkaitan dengan sesuatu di Arab Saudi. Saya tidak membukanya, tetapi langsung menyerahkannya ke KPK. Setelah diperiksa, ternyata barang itu adalah pengharum ruangan mewah dari luar negeri. Saya instruksikan kepada seluruh pejabat Kementerian Agama untuk tidak menerima sesuatu yang bukan haknya, dan saya sendiri menjalankan prinsip tersebut.

Pengawasan internal?

Kami memiliki Inspektorat Jenderal (Irjen) yang bertugas mengawasi seluruh proses, mulai dari penawaran hotel, bus, katering, hingga lokasi ibadah haji. Saya menegaskan kepada seluruh staf bahwa tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan dana haji, terutama mengingat banyak jemaah haji yang berasal dari kalangan kurang mampu. Ada pedagang sayur yang menabung puluhan tahun hanya untuk bisa berhaji. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan di atas keringat mereka. Sejarah menunjukkan bahwa siapa pun yang mencoba curang dalam penyelenggaraan haji akan menghadapi konsekuensi yang berat. Oleh karena itu, kita harus bersikap jujur dan bertanggung jawab.

Soal perizinan pembangunan rumah ibadah?

Jika melihat peraturannya, itu memang salah satu jalan yang bisa ditempuh. Namun, kadang-kadang kita juga bisa menggunakan kearifan lokal sebagai jalan lain, sepanjang tidak menimbulkan ketegangan atau pelanggaran. Banyak tempat yang awalnya sulit untuk membangun masjid, gereja, atau rumah ibadah lain, namun dengan pendekatan yang baik akhirnya bisa terlaksana.

Keseimbangan perizinan masjid dan gereja?

Jumlahnya sebenarnya seimbang. Ada tempat di mana gereja sulit dibangun, tetapi di tempat lain ada masjid yang juga mengalami kesulitan serupa. Dari sini, kita bisa melihat bahwa memang ada persoalan yang harus diselesaikan, bukan dibiarkan.

Solusinya?

Sebelum saya menjadi menteri, sering ada yang datang meminta saran. Saya biasanya menyarankan untuk melihat siapa yang protes. Kadang-kadang, yang keberatan bukan warga setempat, tetapi orang luar dari komunitas itu. Ini sering menjadi sumber masalah. Namun, ada juga banyak contoh rumah ibadah yang bisa dibangun dengan pendekatan baik kepada masyarakat sekitar, bahkan mempererat hubungan antarwarga.

Ada contoh dalam sejarah Islam?

Pada masa Rasulullah, pernah ada gereja yang tidak kunjung selesai pembangunannya karena keterbatasan dana. Rasulullah kemudian berkata bahwa mereka yang ingin beribadah tetapi tidak memiliki tempat ibadah harus dibantu. Beliau memerintahkan agar pembangunan gereja itu dibantu dengan dana dari Baitul Mal, namun bukan dari zakat atau wakaf, melainkan dari hibah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada kearifan dalam menyikapi kebutuhan ibadah umat lain. Jangankan melarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri membantu.

Jika ada faktor-faktor non-agama?

Itu menjadi persoalan yang berbeda. Terkadang, ada pihak yang menunggangi isu ini untuk kepentingan tertentu. Saya mengimbau kepada masyarakat agar berpikir dengan semangat keindonesiaan dan menjaga persatuan sebagai bangsa yang besar dengan sejarah panjang dalam hidup berdampingan.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama?

FKUB memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik. Biasanya, jika ada masalah antarumat beragama, FKUB turun tangan, dan persoalan bisa diselesaikan dengan lebih elegan. Berbeda jika aparat keamanan yang turun langsung, karena bisa berujung pada penangkapan atau tindakan hukum. Saya pernah menyaksikan sendiri di Sorong, ketika ada konflik, FKUB turun tangan dan menyelesaikannya secara damai.

Peran tokoh masyarakat?

Kewibawaan tokoh masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, jangan sampai wibawa mereka dilemahkan. Keberadaan tokoh masyarakat bisa sangat membantu pemerintah dalam merukunkan kembali pihak-pihak yang berselisih. Kita juga perlu mengadopsi pendekatan informal, karena sering kali pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pendekatan formal. Saya yakin bahwa bangsa Indonesia memiliki kearifan yang kuat dalam menyelesaikan persoalan seperti ini.(*)