Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Wawancara Eksklusif Tribun Timur

Pemerintah Hemat Anggaran, Saatnya Sulsel Fokus Diversifikasi Wisata

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas 50 persen membuat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan khawatir.

Penulis: Hasriyani Latif | Editor: Hasriyani Latif
YouTube Tribun Timur
BISNIS HOTEL - Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga bicara tentang dampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas dalam Podcast Ngobrol Virtual Tribun Timur, Senin (27/1/2025). Kebijakan pemerintah ini disebut akan membuat bisnis perhotelan lesu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Salah satu poin yang jadi sorotan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas 50 persen.

Kebijakan ini membuat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan khawatir.

Dalam Podcast Ngobrol Virtual Tribun Timur edisi Senin (27/1/2025) hadir Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga yang memaparkan seperti apa dampak kebijakan ini terhadap industri perhotelan.

Dipandu Host I Luh Devi Sania, berikut petikan wawancaranya:

Dampak long weekend?

Secara bisnis perhotelan, tingkat hunian anjlok. Dibanding daerah lain, seperti Bali, Yogyakarta, Solo, libur panjang jadi mimpi buruk bagi industri perhotelan di Makassar. Pasar korporat dan meeting nyaris tidak ada aktivitas. Makassar tingkat huninya 55-60 persen segmentasinya dari kegiatan meeting dan korporasi.
Pernah Kemenpar bolak-balik ke saya menanyakan dampak hari terjepit dijadikan libur bersama. Justru saya bilang kalau itu jangan dibuat. Khusus makassar memperpanjang masa libur adalah memperpanjang masa sulit hotel

Daerah ramai saat libur?

Ada beberapa daerah di Sulsel yang menikmati pergerakan seperti Bira Bulukumba, Malino Gowa, dan Toraja. Tiga daerah ini saja yang lega sedikit tetapi tidak begitu signifikan karena cenderung orang memilih daerah lain seperti Bali jadi destinasi liburan. 
Daerah itu sangat kuat magnetnya dibanding potensi yang kita punya. Inilah yang selalu jadi persoalan dan sudah saatnya Sulsel fokus pada diversifikasi wisata agar kita tidak hidup dari sisi segmentasi yang sangat mayor seperti bisnis meeting dan kunjungan kerja.

Prospek di 2025?

Menggenjot arus kunjungan adalah kebijakan kolektif. Banyak stakeholder terlibat. Kita harap semakin ada kesatuan hati antara pemangku kepentingan seperti PHRI, Asita, Dinas Pariwisata, dan lainnya. Sebenarnya yang paling kita harap, kata kunci untuk menggerakkan kepariwisataan Sulsel dalah perbanyak event. Kami bersyukur Dispar Makassar konsisten memiliki kalender event yang sudah dirancang bahkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. 
Kita berharap kabupaten/kota lainnya juga memiliki item acara untuk bisa mendorong orang untuk datang. Jangan bikin acara yang sifatnya sebatas seremonial tapi harus mengundang kunjungan banyak orang, mendorong orang untuk bisa stay. Seperti yang PHRI lakukan ma'seli, naik sepeda lipat menyusuri spot-spot wisata di Makassar dan Maros. 
Dari 290 perserta, 70 persen peserta dari luar seperti Papua, Bogor, Kendari, Merauke, Bali telah memberikan dampak bagi hotel

Apa yang perlu dibenahi?

Kita bersyukur seperti dilakukan Wali Kota Makassar Danny Pomanto dengan menghadirkan kapal phinisi. Tetapi kita berharap ada hal lain yang coba dikembangkan seperti rest room dibenahi agar orang-orang berkunjung ke Losari bisa mendapatkan fasilitas yang layak.
Namun di Makassar perlu mendorong wisata buatan lain. Kita butuh usaha ekstra. Selain itu tiket penerbangan yang masih mahal.

Soal penghematan anggaran?

Ini menjadi problematik secara nasional. Kegalauaan dan keresahan terhadap kebijakan pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas. Saya yakin kalau diaksanakan ini akan jadi persoalan baru. Covid-19 telah kita lalui setelahnya sudah relatif stabil, tapi 2024 sudah loyo lagi pasca Menteri Keuangan sudah memberikan statement akan memangkas anggaran. Terbukti kementerian yang sangat mayor (kontribusi 60 persen tingkat huni di Makassar). 
Diikuti 2025 Inpres tentang efisiensi belanja dipastikan menjadi sebuah hal butuh pemikiran ke depan seperti apa akhir dari dampak kebijakan ini. Yang pasti akan memberikan ampak yang sangat tidak kita harapkan.

Dampaknya?

Ketika terjadi pengurangan aktivitas di hotel, sirkulasi rentetan bisnis yang terikat akan kesusahan. Seperti petani, peternak, UMKM, transportasi, dan pada akhirnya saya khawatir dampak pada lesunya tingkat huni rasionalisasi jumlah karyawan. Dengan efek bisnis yang melesu maka hitung-hitungan pengembalian dana jadi sebuah pertimbangan. Sangat panjang mata rantai dampak dari kebijakan pemerintah yang berani memangkas sampai 50 persen.
Apa substitusi yang bisa mendorong keberlanjutan ekonomi dan pertumbuhan aktivitas bisnis perhotelan. Kalaupun akan diperbanyak event itu tidak sebanding dari pasar yang sustain dari kementerian. Kalau ekonomi daerah tidak berkembang bagaimana nasional. Mana bisa mencapai pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan pemerintah.

Potensi PHK?

Rasa-rasanya akan seperti itu karena untuk menyeimbangkan bertahannya sebuah usaha. Volume pekerjaan berkurang maka konsekuensinya melakukan rasionalisasi. Salah satu karakter bisnis hotel dan restoran adalah padat karya, jumlah karyawan banyak maka biaya karyawan sangat besar. 

Sejauh ini gerakan PHRI?

Pada Munas PHRI di Bogor nantinya salah satu hal yang jadi isu adalah apa yang akan dilakukan untuk penyelamatan industri yang telah terbukti memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Makassar, misalnya, pajak hotel dan restorannya tiga terbesar PAD. Artinya nilainya sangat signifikan.

Ada informasi dari pemprov?

Belum ada pertemuan secara intens membahas ini, tapi statement Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry sangat mendorong hadirnya investasi. Saya sangat setuju karena dengan hadirnya investasi terjadi pergerakan ekonomi. Hotel tergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Beliau juga akan mendorong berbagai kegiatan-kegiatan. Rakor pangan di Makassar, misalnya.

Bisnis resto di Makassar?

Tagline Makassar sebagai Kota Makan Enak menjadi sebuah kekuatan dan restoran di Makassar telah siap, mulai dari aspek kelayakan, produk, promosi. Bahkan pemerintah telah mendeclair itu sudah selaras. Tapi siapa yang mau datang ke restoran? Kalau hanya mengandalkan market lokal sangat terbatas. Yang sangat kita harapkan adalah market luar. Bisa dibayangkan jika ada event besar semua bergerak. 
Gagasan beliau sangat terukur/konkret dan tidak terlalu muluk-muluk. Kita melihat teman-teman hotel hanya hidup dari kegiatan social event seperti pernikahan, akad nikah, tapi itu terbatas pada hotel yang memiliki ballroom.(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved