Paslon Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby Bawa Sengketa PSU ke Mahkamah Konstitusi

TRIBUN-TIMUR.COM- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor Urut 3, Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby mengajukan sengketa hasil Pilkada dengan mendalilkan bahwa selisih perolehan suara mereka dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar sebagai pihak terkait, disebabkan oleh ketidakpatuhan KPU Jeneponto terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Berdasarkan sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Sarolangun, Minahasa Tenggara, Samosir, Jeneponto, Waropen dan Timor Tengah Selatan pada Jumat (24/1/2025) mulai pukul 08.00 WIB.

Pemohon menyatakan bahwa rekomendasi tersebut, yang diabaikan Termohon, merugikan perolehan suara mereka. 

Selain itu, Pemohon menduga adanya pelanggaran lain, seperti seorang pemilih yang mencoblos dua kali di TPS berbeda, sehingga menurut Pemohon, 15 TPS juga seharusnya mengadakan PSU. 

Pemohon menguraikan bahwa perolehan suara di 10 TPS yang dipermasalahkan menunjukkan Paslon 3 meraih 1.479 suara sementara Paslon 2 memperoleh 1.654 suara, dengan jumlah DPT sebesar 5.387. 

Sedangkan di 15 TPS lainnya, Paslon 3 mendapatkan 1.068 suara dan Paslon 2 memperoleh 3.845 suara, dari total DPT sebanyak 8.214. 

Jika suara dari kedua kelompok TPS tersebut, yang mencapai total DPT 13.601, dinyatakan nol, maka perolehan suara keseluruhan Paslon 3 akan lebih unggul dibandingkan Paslon 2, dengan selisih yang signifikan memengaruhi hasil akhir. 

Pemohon menyebut bahwa selisih suara saat ini hanya 1.086 suara, yang memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. 

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pilkada. 

Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut mereka: Paslon 1 dengan 6.856 suara, Paslon 2 dengan 83.657 suara, Paslon 3 dengan 85.547 suara, dan Paslon 4 dengan 26.119 suara.

KPU tak Jalankan Rekomendasi 

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby mendalilkan selisih perolehan suaranya dengan Paslon Nomor Urut 2 Paris Yasir dan Islam Iskandar karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto selaku Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). 

Menurut Pemohon Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, rekomendasi tersebut yang tidak dilaksanakan Termohon telah merugikan perolehan suaranya.

“Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu/Panwas Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan pelanggaran Termohon lainnya terkait dengan adanya laporan pelanggaran pemungutan suara yang seharusnya berakibat pemungutan suara ulang,” ujar kuasa hukum Pemohon Eko Saputra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (14/1/2025). 

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Sidang Gedung II MK, Jakarta.

Selain itu, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan KPU Jeneponto dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS lainnya. Misalnya, ada seorang pemilih yang memilih dua kali pada TPS yang berbeda. Menurut Pemohon, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang juga di 15 TPS tersebut karena terjadi pelanggaran yang mengakibatkan coblos ulang.

Pemohon menjelaskan, perolehan suara Pemohon (Paslon 3) dan Pihak Terkait (Paslon 2) di 10 TPS dimaksud masing-masing adalah 1.479 suara dan 1.654 suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5.387 pemilih. 

Sedangkan perolehan suara di 15 TPS tersebut untuk Paslon 3 adalah 1.068 suara dan Paslon 2 ialah 3.845 suara dengan jumlah DPT sebanyak 8.214 suara. Dengan demikian, apabila DPT dari 10 TPS dan 15 TPS itu dijumlahkan mencapai 13.601 suara, maka menurut Pemohon, jumlah tersebut signifikan dapat mempengaruhi perubahan perolehan suara masing-masing paslon.

Sebab, selisih perolehan suara Pemohon (Paslon 3) dan Pihak Terkait (Paslon 2) hanya 1.086 suara dan itu juga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). 

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Jeneponto perolehan suara masing-masing paslon yaitu Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 7.141 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 89.147 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 88.083 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 27.543 suara.

Namun perolehan suara yang benar menurut Pemohon seharusnya adalah Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 6.856 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 83.657 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 85.547 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 26.119 suara.

Perolehan suara itu didapatkan jika perolehan suara masing-masing paslon di 25 TPS (10 TPS dan 15 TPS) tersebut dinyatakan nol.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto bertanggal 8 Desember 2024 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 6.856 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 83.657 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 85.547 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 26.119 suara. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada KPU Jeneponto untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang didalilkan Pemohon.