Soal Polemik Dapodik, DPRD Makassar Minta Pemkot Tambah SMP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar akhirnya memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik data pokok pendidikan (Dapodik) siswa SMP di Makassar. 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar di Ruang Komisi D DPRD Jl AP Pettarani, Kamis (23/1/2014). 

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi D Ari Ashari ilham dan anggota komisi D lainnya. 

Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba, Kepala Bidang SMP M Guntur dan beberapa jajaran lainnya hadir dalam RDP ini. 

Ari Ashari Ilham menyampaikan jumlah siswa dari tahun ke tahun memang meningkat.

Hal itu disebabkan karena jumlah SD dengan SMP sangat jomplang.

SD berjumlah 315 sementara SMP hanya 55.

Hal itulah yang menyebabkan adanya kelebihan daya tampung anak SMP sebanyak 1.323 siswa. 

"Jadi memang dari tahun ke tahun pasti mengalami hal seperti itu, sehingga ada kemarin dinyatakan bahwa kelebihan 1.323 itu adalah salah satu dari solusi Pemerintah Kota sebenarnya untuk menampung anak-anak kita," ucap Ari Ashari Ilham. 

Ia meluruskan bahwa penerimaan 1.323 siswa itu merupakan upaya pemerintah untuk menyelamatkan agar anak-anak di Makassar tetap bersekolah. 

"Sebenarnya tidak ada yang salah, pemerintah kota berupaya juga untuk mengakomodir," ujarnya. 

Kata Sekretaris NasDem Kota Makassar ini solusi jangka panjang harus dipikirkan agar kelebihan daya tampung tidak terus terjadi. 

Pemkot Makassar harus menambah jumlah SMP Negeri di Kota Makassar. 

Pemkot juga harus menyetarakan seluruh sekolah yang ada di kota Makassar.

Tujuannya agar orang tua murid tidak lagi pilih-pilih sekolah.