Selain MBG, Program Kesehatan Gratis Juga Tak Masuk APBD Sulsel 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry membahas program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dalam kunjungannya ke DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (20/1/2025).

PKG merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan memberikan akses pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari balita, remaja, hingga lanjut usia.

Usulan program PKG ini disambut positif oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu.

Cicu menyatakan pihaknya sangat mendukung penuh program kesehatan yang diusulkan oleh pemerintah pusat. 

"Pak Pj Gubernur Sulsel telah sampai bahwa ada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang harus masuk di APBD Tahun 2025 ini," ujar Cicu.

Hanya saja, DPRD-Pemprov Sulsel telah mensahkan APBD Pokok 2025.

Oleh karena itu, DPRD-Pemprov Sulsel akan berupaya agar program ini dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2025.

"Nah tentu ini akan kita selaraskan karena APBD 2025 sudah kita ketok. Jadi akan dicari celahnya untuk disinkronisasikan kembali," tegas Cicu.

Cicu menambahkan bahwa DPRD dan Pemprov Sulsel akan bekerja sama untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat bisa diakomodasi dan diimplementasikan dengan baik di daerah.

"Tentu kita terus membangun komunikasi dan sinergi antara dua lembaga, eksekutif dan legislatif demi masyarakat Sulsel," tutup Cicu.

Sebelumnya, Prof Fadjry Djufry mengungkapkan bahwa program PKG merupakan salah satu instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Sesuai instruksi Mendagri, program pemeriksaan kesehatan gratis ini harus disosialisasikan dan mulai dijalankan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia," katanya.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, sekolah, guru, serta pesantren.

Hal ini guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya.