Utang Proyek Rp 14 M Belum Dibayar Pemkab Takalar, BKAD: Jaringan, Operator Kas Belum Sempat Input

TRIBUN-TAKALAR.COM, TAKALAR - Sekitar 120 proyek belum dibayarkan Pemkab Takalar, Sulawesi Selatan.

Nilai proyek disebutkan mencapai Rp14 miliar.

"Termasuk pekerjaan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana fiskal," kata rekanan yang enggan disebutkan namanya, Rabu (8/1/2024).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini sangat merugikan pengusaha.

"Kami ini kan pengusaha. Uang kami berjalan setiap harinya karna kami memiliki kariawan. Jikalau satu bulan saja tidak jalan kami punya usaha, dalam hal ini alasannya karna tidak ada pembayaran dari pemerintah, maka modal kami tidak jalan, pembiayaan perusahaan kami tidak jalan," jelasnya.

"Ruginya apa, ruginya karena tidak berjalan usaha kami. Seharusnya kami bisa kerja proyek lain selanjutnya, jadi tidak bisa," tambahnya.

Dikatakan rekanan bisa jatuh pada situasi harus mengambil kredit untuk memodali usahanya. 

Dan itu akan jadi persoalan baru bagi mereka.

"Kita cari modal lain kasian. Kita nambah uang rentenir lagi, ataukah ambil kredit tambahan lagi. malah bertambah bunga yang harus kita bayar," tuturnya.

Bukan hanya itu, perputaran ekonomi di masyarakat juga ikut terdampak akibat keterlambatan pembayaran ini.

"Seharusnya uangnya sudah berputar di UMKM kecil, para pekerja, masyarakat, ini tidak," katanya.

Dikonfirmasi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Rahmansyah Lantara mengatakan keterlambatan pembayaran disebabkan karena berkas yang bertumpuk dan masalah jaringan saat penginputan.

"Berkasnya menumpuk jelang pergantian tahun. Selain itu terdapat juga masalah jaringan saat itu, sehingga operator kas daerah belum sempat menginput," katanya, Kamis (9/1/2024).

Pemkab Takalar pun saat ini tengah mencatat semua pekerjaan yang belum dibayarkan.

"Sekarang kami sedang rekon (catat) semua kegiatan yang belum dibayarkan dari semua OPD. Di situ akan dipetakan dari mana sumber dananya. Setelahnya langsung kami bayarkan," katanya.

Pembayaran akan diusahakan secepatnya di triwulan pertama tahun 2025.(*)