Fiskal Daerah Terbatas, Iwan Aras Siap Bantu Pemprov Sulsel Bahas Teman Bus di Kemenhub

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nasib Teman Bus Mamminasata di Sulawesi Selatan (Sulsel) menyita perhatian.

Pasalnya sesuai kesepakatan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya bisa memberikan subsidi satu trayek saja.

Trayek 5 dari Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea ke Fakultas Teknik Unhas Gowa.

Sementara Trayek 1 Mall Panakkukang - Galesong dan Trayek 2 Unhas Tamalanrea - Stasiun Mandai dihentikan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengaku keputusan Kemenhub memang sudah tertera sejak awal kesepakatan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah pusat hanya stimulan. Kemudian selanjutnya dikelola mandiri pemerintah daerah.

"Kesepakatannya memang bahwa subsidi itu hanya sampai tahun 2024, dan ditambahkan hanya satu koridor lagi di tahun 2025, karena ini kan memang sifatnya stimulan bagaimana kemudian merangsang masyarakat menggunakan moda transportasi yang kita siapkan," kata Andi Iwan Darmawan Aras kepada Tribun-Timur.com pada Rabu (8/1/2025).

Trayek 1 dan 2 pun dikembalikan ke Pemprov Sulsel untuk melanjutkan subsidi.

Hanya saja, keterbatasan fiskal kini sedang dialami Pemprov Sulsel.

Dishub Sulsel sedang putar otak memikirkan skema untuk mengembalikan jumlah trayek Teman Bus Mamminasata.

Iwan Aras mengaku siap membantu Pemprov Sulsel untuk berbicara dengan Kemenhub.

"Jadi kalau kemampuan fiskal Pemprov agak kurang maksimal, nanti kita coba bicarakan dengan Kementerian Perhubungan kapasitas sebagai wakil dari Sulsel, minta bagaimana ada diskresi untuk Pemprov Sulsel khususnya," tegas Andi Iwan Aras.

Iwan Aras mengaku harus ada kolaborasi antar tingkatan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi hingga Kabupaten/kota pun dinantikan dalam situasi seperti ini.

Sebab jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja menurutnya tidak cukup.

"Seharusnya semua jajaran pemerintahan ini mengambil peran di wilayah masing-masing karena tentu kalau APBN juga tidak akan sanggup untuk mengcover seluruhnya di seluruh Indonesia. Harus ada kerja sama yang apik antara Pemprov, Pemkab, dan pemerintah pusat," sambungnya.