DPRD Tanggapi Demo Nakes Takalar, Rekrutmen Ulang dan Kesejahteraan Jadi Prioritas

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi III DPRD Takalar menindaklanjuti aspirasi tenaga kesehatan (nakes) terkait status kontrak dan perbaikan kesejahteraan. Dalam rangka itu, Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Utama RSUD Padjonga Daeng Ngalle, dan PLT Kepala BKD Takalar.

Ketua Komisi III DPRD Takalar, Indar Jaya, menyampaikan bahwa hasil rapat kerja tersebut telah menghasilkan kesepakatan mengenai solusi awal.

Salah satunya adalah rencana untuk melakukan rekrutmen ulang tenaga kesehatan di BLUD RSUD Padjonga Daeng Ngalle.

"Ada solusi awal yang disepakati, yaitu pemerintah daerah akan melakukan rekrutmen ulang tenaga kesehatan," kata Indar saat ditemui setelah rapat, Selasa (7/1/2025).

Tujuan dari rekrutmen ulang tersebut, menurut Indar, adalah untuk meningkatkan status tenaga sukarela menjadi pegawai non-ASN di BLUD RSUD Padjonga Daeng Ngalle.

"Kami masih mengkaji jumlah tenaga kesehatan yang akan direkrut. Namun, jika merujuk pada regulasi untuk rumah sakit tipe C, jumlah maksimal yang dibutuhkan adalah sekitar 700 orang," jelas Indar.

Terkait perbaikan kesejahteraan, Indar mengatakan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah revisi peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut.

"Kita akan mencari solusi berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami memerlukan peraturan bupati yang bersifat mengikat," terang Indar.

Lebih lanjut, Indar mengungkapkan bahwa nantinya upah tenaga kesehatan tidak akan lagi dibedakan berdasarkan ruangan penempatan, seperti yang selama ini terjadi, tetapi akan disamakan dalam satu standarisasi yang adil.

"Kami akan mengkaji ulang dan memastikan asas pemerataan untuk semua tenaga kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan di Takalar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Takalar, Jumat (3/2/2025), menuntut peningkatan kesejahteraan dan penjelasan terkait kontrak kerja mereka.

Salah satu tenaga kesehatan, Dg Tola, menyampaikan bahwa mereka menuntut kenaikan upah, karena selama ini upah mereka bervariasi tergantung pada penempatan ruangan.

"Ada yang mendapat upah Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, hingga ada yang mencapai Rp 1 juta," ujar Dg Tola.

Selain itu, Dg Tola juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang status kontrak kerja yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

"Kami mohon agar DPRD membuatkan regulasi yang jelas terkait status tenaga kesehatan dan standar pengupahan," tambahnya.

Dg Tola juga menekankan bahwa tenaga kesehatan selama ini telah berjuang sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, namun pengabdian mereka belum diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan yang layak.

"Kami berharap pengabdian kami dihargai dengan perbaikan kesejahteraan," pungkasnya.