Ketika Jokowi Jadi Finalis Koruptor Dunia Versi OCCRP

Selain rilis OCCRP, dugaan Korupsi yang menyangkut Jokowi dan keluarganya juga sempat disampaikan berbagai pihak.

“Sebagaimana selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya alm Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution menantu Jokowi,” ucapnya.

“Juga laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN) Dinasti Jokowi,” sambung dia.

Dia menilai, OCCRP pasti memiliki bukti kuat sehingga mengeluarkan rilis tersebut. Guntur menyebut, KPK bisa bekerja sama dengan OCCRP guna mengusut kasus yang menyeret Jokowi dan keluarganya.

“Sebagai organisasi ternama di dunia, tentu saja OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia. Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerjasama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya,” tegas Guntur.

Penjelasan OCCRP

Sehubungan dengan gonjang- ganjing itu, pihak OCCRP pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mereka memilih nominasi dan juga atas apa yang mereka sebut sebagai sejumlah kesalahpahaman. 

Berikut penjelasan OCCRP, yang bermarkas di Amsterdam, Belanda, yang dipublikasikan di situs web mereka pada Kamis 2 Januari 2025:

“Sebagaimana dilakukan selama 13 tahun terakhir, pemeringkatan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari para ahli di bidang masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Semua anggota juri memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. 

OCCRP tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa kepresidenannya.

Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia.

Jokowi juga banyak dikritik karena merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia demi mendukung ambisi politik putranya, yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto.

“Para juri sangat menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada bukti yang cukup kuat mengenai adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan yang sudah berlangsung lama,” ujar Publisher OCCRP Drew Sullivan.

“Namun, ada persepsi yang sangat kuat di kalangan masyarakat bahwa korupsi terjadi dan ini harus menjadi peringatan bagi para nominasi bahwa publik sedang memperhatikan tindakan mereka dan peduli dengan masalah ini. Kami juga akan terus mengawasi mereka.”

Perlu dicatat bahwa pemeringkatan ini kadang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang ingin memajukan agenda politik atau ideologi mereka.