Pemprov Sulsel-Unhas Kerja Sama Buka Jalur Afirmasi Jenjang S2 dan S3

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjalin kerja sama strategis dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan melalui jalur afirmasi antara Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa dan Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat Unhas, Tamalanrea, Sabtu (4/1/2025).

"Kerja sama ini bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan tantangan besar bagi kita. Tujuan utamanya adalah mempererat hubungan antara dunia akademik dan sektor pemerintahan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju," kata Prof JJ.

Prof JJ juga menekankan Unhas melalui kerja sama ini ingin memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Selatan.

“Kalau Indonesia mau maju harus punya SDM yang unggul,” ujarnya sembari mencontohkan negara Singapura di mana birokratnya lebih 70 persen berpendidikan S3.

Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebut kerjasama ini sebagai momentum penting dalam upaya peningatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulsel.

"Melalui kerja sama ini, kita ingin memperkuat kapasitas ASN lewat pendidikan formal berbasis kompetensi yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman," kata Prof Zudan.

Baca juga: Prof Amran Razak Nakhodai Alumni SKK Identitas Unhas di Usia Emas

Pengembangan kapasitas SDM ini menurut Prof Zudan, sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Setiap pegawai ASN diwajibkan melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar tetap dapat beradaptasi dengan dinamika organisasi.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendukung program pengembangan kompetensi ASN dengan pemberian beasiswa, seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2024," tambahnya.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di Sulawesi Selatan melalui program Magister Terapan di bidang Administrasi.

Adapun konsentrasinya pada Kebijakan Publik dan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

Prof Zudan menekankan pentingnya keahlian dalam merancang kebijakan publik yang tepat.
Kebijakan publik menurutnya harus menjangkau seluruh masyarakat.

"Untuk merancang kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, kita memerlukan ahli di bidang kebijakan publik. Kebijakan yang baik harus dirancang dengan cermat untuk meminimalkan risiko ketidakadilan dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Diketahui program studi yang dibuka melalui jalur afirmasi ini adalah Magister Data Sains, Doktor Ilmu Komunikasi, Doktor Ilmu Hukum, Doktor Manajemen, dan Doktor Ilmu Kedokteran dengan jumlah mahasiswa yang diterima masing-masing berkisar 15-25 orang.