Realisasi PAD Luwu 2024 Tak Capai Target, DPRD Soroti Masalah Aset dan OPD

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga akhir tahun 2024 masih jauh dari target yang ditetapkan.

PAD ditargetkan sebesar Rp15.092 miliar, namun hingga memasuki bulan Desember, baru tercatat sekitar Rp10.494 miliar.

Ketidak tercapainya target PAD ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli. 

Ia mengatakan bahwa DPRD akan meminta rincian PAD dari berbagai sektor.

"Kami melihat ada beberapa persoalan terkait aset-aset daerah, termasuk kendaraan yang ada di Dinas PU, yang sudah tidak kondusif sehingga tidak mencapai target PAD," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Luwu, Kota Belopa, Senin (30/12/2024).

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, ada beberapa masalah terkait aset daerah yang belum optimal dalam menghasilkan PAD.

"Terkait tidak maksimalnya keberadaan aset-aset ini, kami perlu melihat dan merasionalkan situasi seperti ini," tambah Zulkifli.

Zulkifli juga menyoroti peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyumbang PAD.

"Termasuk OPD, nanti bupati baru yang terpilih harus melihat secara objektif. Jika OPD tidak mampu menargetkan PAD dengan baik, ini akan menghambat kerja bupati ke depan," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan memanggil semua komisi terkait untuk membahas solusi dari kekurangan PAD ini.

"DPRD akan memanggil setiap komisi yang memiliki PAD terkait. Kami akan pertanyakan hal ini," tegas Zulkifli.

Sebelumnya, Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, meminta Inspektorat untuk memeriksa sejumlah OPD Pemkab Luwu yang diberikan target pemasukan retribusi daerah.

Menurut Ismail, target PAD 2024 yang diberikan kepada OPD tidak kunjung tercapai.

"Ukuran kinerja OPD Pemkab Luwu sangat jelas, selain pelayanan publik, mereka juga harus dapat merealisasikan target PAD. Namun, dari data yang kami terima, banyak OPD yang tidak memenuhi target PAD," ujarnya, Minggu (29/12/2024).

"Pertanyaannya, sejauh mana kinerja OPD tersebut? Jika tidak dijawab dengan baik, bisa saja ada anggapan terjadinya kebocoran PAD, apalagi di tahun 2024 ada Pilkada Luwu," tambahnya.

Ismail memberikan contoh pemasukan retribusi dari sektor penarikan tepi jalan umum. 

Dari sektor ini, ditargetkan sebesar Rp500 juta, namun yang terealisasi hanya Rp111 juta atau sekitar 22 persen.

"Capaian target retribusi tepi jalan umum ini sangat minim. Padahal, sepanjang tahun 2024, Warkop dan warung makan di Belopa cukup berkembang, banyak mobil parkir di tepi jalan umum. Namun, pemasukan retribusinya sangat rendah," ungkapnya.

Ismail juga meminta Inspektorat untuk memeriksa OPD yang tidak mencapai target PAD.

 Ia curiga ada kebocoran PAD dalam proses pemasukannya.

Ismail kemudian menyoroti retribusi pemakaian alat berat pada Dinas PUTR Luwu. 

Di tahun 2024, target retribusi sektor ini sebesar Rp2,242 miliar, namun hingga awal Desember, baru terkumpul Rp100 juta atau sekitar 4 persen.

"Pemasukan Pemkab Luwu sangat bergantung pada sektor pajak dan retribusi. Namun, kenyataannya banyak yang tidak memenuhi target. Kami berharap ini bukan bentuk kebocoran PAD yang digunakan untuk hal-hal lain. Kami mendesak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, agar semua jelas di pemerintahan yang baru nanti," tandasnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana