Tim Transisi Appi-Aliyah Tegaskan Pemkot Makassar Perlu Evaluasi Birokrasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Sekda Sulawesi Barat (Sulbar), Dr Muhammad Idris menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) dalam lima tahun mendatang sangat bergantung pada evaluasi birokrasi yang ada saat ini. 

Untuk itu, perlu mengevaluasi birokrasi dalam proses penyusunan peta jalan pemerintahan Munafri-Aliyah. 

Menurutnya, meskipun rencana-rencana besar telah disusun, tanpa dukungan birokrasi yang kuat dan kapabel, pencapaian hasil yang optimal akan sulit tercapai.

“Sehebat apapun rencana yang ada, jika birokrasi tidak cukup kapabel dan tidak akseptabel, akan sangat sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan," kata Dr Muhammad Idris di Hotel Aryaduta, Jumat, (20/12/2024) lalu.

"Misalnya tentu kita akan evaluasi sejauhmana institusi Kelembagaan OPD ini seperti ada saat ini," lanjutnya.

Dr Muhammad Idris juga berkomitmen untuk mengawal tugas-tugas terkait tata kelola pemerintahan (governance). 

Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa struktur dan proses pemerintahan yang ada dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

"Insya Allah saya akan mengawal paling tidak tugas-tugas yang berkaitan dengan governance," ujar Dr Muhammad Idris dalam.

Dr Idris menambahkan, bahwa birokrasi yang kuat dan berkompeten adalah pilar utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintahan. 

Yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan bisa efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pemerintahan Munafri-Aliyah, lanjutnya, harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada. 

Dengan melakukan evaluasi yang berbasis pada kompetensi, Dr Idris meyakini pemerintahan ke depan bisa memastikan bahwa setiap program strategis berjalan sesuai dengan tujuan.

"OPD ini tidak berarti kita langsung hilangkan, tetapi mungkin saja kita melihat proses bisnis yang telah mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan era-nya, atau perlu dilakukan evaluasi," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, evaluasi ini bukan hanya soal seberapa banyak ASN yang ada.

Tetapi juga tentang bagaimana mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jaman.