Belum Sebulan Pasca Prabowo Minta Pejabat Kurangi Perjalanan Dinas, Kini DPRD Wajo ke Manado

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Komisi I DPRD Wajo Sulawesi Selatan, kunjungi Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Minggu (15/12/2024).

DPRD Wajo sudah berani kunjungan padahal awal bulan Desember 2024, Presiden Prabowo sudah mewanti-wanti pejabat kurangi perjalan dinas.

Sebelumnya, Prabowo  mengimbau kepada pejabat seluruh Kementerian/Lembaga termasuk kepala daerah agar menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya.

Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

 Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen.

 Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.

"Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja," ujar Prabowo.

Dengan penghematan tersebut, kata Prabowo bisa menghemat APBN dan nantinya digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara.

 “Saya mohon bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kristis. Kritis untuk kepentingan langsung,” kata Prabowo.

“Kita sudah tahu kesulitan rakyat, Bapak, masalah Indonesia ini, ini, ini saya tahu, banyak Undang-Undang bertabrakan saya tahu. Solusinya bagaimana? Menteri perumahan rakyat, rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, type berapa, dia butuh segera,” tegasnya.

Agenda kunjungan DPRD Wajo

Kunjungan tersebut dalam rangka komparasi dan koordinasi bagian tata pemerintahan, di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A Timbang.

Mereka diterima Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemkot Manado, Julises Oehlers didampingi Kabag Tata Pemerintahan Setda Pemkot Manado dan pejabat fungsional serta Kadis Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado, Sofyan AP.

Amshar A Timbang menyampaikan tujuan kunjungan ini untuk mendapatkan referensi atau perbandingan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekda Pemkot Manado.

"Dalam hal ini terkait, pemberdayaan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan," ungkap ketua fraksi PKB DPRD Wajo itu.

Camat Tempe, Supardi ikut bersama rombongan memaparkan secara singkat kondisi wilayah dan ekonomi di Kabupaten Wajo dan kewilayahan Kecamatan Tempe secara khususnya.

"Kota Sengkang adalah simbol atau jantung Kabupaten Wajo yang merupakan wilayah pusat pemerintahan," katanya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemkot Manado, Julises menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian Ketua Lingkungan (Kepala Lingkungan/Pala) berdasar pada Perwali Kota Manado No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwali Kota Manado Nomor 54 Tahun 2014.

"Pemilihan ketua lingkungan mekanismenya secara terbuka, dengan proses pemilihan dimulai dari pendaftaran, tes administrasi sampai pada tes kompetensi," sebutnya.

Sebagai Kota Jasa dengan jumlah penduduk sekitar 460.000 jiwa, lanjut Julises pemkot berperan dalam pemberdayaan dan untuk mendorong inovasi, dengan melalui Kerjasama Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), UMKM dan Permodalan Usaha Mikro untuk perkuat ekonomi Kota Manado agar terus aktif berputar. 

Adapun pemerintah kelurahan, kata dia merupakan unsur pemerintahan untuk pelayanan dari bawah, sehingga koordinasi untuk pelayanan system seperti Call Center 112 menjadi usefull. 

"Namun demikian di atas itu, kunci layanan optimal berdasar pada komitmen pada Pimpinan (Kepala Daerah)," ujarnya.

Kemudian, Julises memaparkan, pengangkatannya ditandatangi oleh Camat dan Pelantikan Ketua Lingkungan dilakukan juga oleh Camat. 

"Namun seleksi dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat. Masa jabatan Ketua Lingkungan selama setahun," jawabnya.

Julises juga membeberkan jika gaji seorang Ketua Lingkungan di Pemkot Manado sebesar Rp5 juta per bulan, ditambah fasilitas BPJS Kesehatan kelas I. 

"Tugas Ketua Lingkungan itu cukup banyak, karena harus input data dimana hampir semua layanan sudah berbasis digital,"

"Pada prinsipnya, capaian Pemkot Manado dalam inovasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik tidak lepas dari komitmen Pimpinan dan dukungan dana untuk itu," sambungnya.

Turut hadir anggota Komisi I DPRD Wajo, H ibnu Hajar, Andi Tri, Haryanto, Camat Tempe, Supardi SE, Camat Sabbangparu, Andi Muhammad Subhan Amin S.STP serta Kasi PMD/K selaku Perwakilan Camat Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nurlina.