Gerindra, Unhas, SMADa 'Rajai' Pilkada Sulsel

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah mengatakan, banyaknya kader Nasdem yang menang bukanlah hal yang mengejutkan. 

"Memang wajar, karena pimpinan Nasdem, RMS (akronim Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Rusdi Masse), telah memimpin partai dengan dominan dan mampu mengalahkan nominasi dari partai-partai lainnya yang ada sebelumnya," katanya saat dihubungi, Sabtu (14/12/2024).

Namun, kemenangan itu dianggap belum sempurna sebab calon gubernur pemenang Pilkada, Andi Sudirman Sulaiman bukan kader Partai Nasdem.

Selanjutnya, setiap kader terbaik partai harus dimajukan dalam setiap kontestasi politik. 

Dia menyarankan agar Nasdem memperbaiki dan meningkatkan proses kaderisasi serta kepemimpinan.
Almamater

Pada Pilkada 2024, hampir separuh pemenang di Sulsel adalah alumnus Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk program S1.

Ada 21 dari 50 calon atau 42 persen meraih gelar sarjana di Unhas.

Alumni Unhas terbanyak memenangkan Pilkada dibanding alumnus perguruan tinggi lain di Makassar.

Alumni Universitas Negeri Makassar (dulu IKIP Ujung Pandang) dan UIN Alauddin masing-masing hanya 1 calon, dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) 3 calon, dari STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Makassar dan UVRI masing-masing 2 calon.

Sementara, asal SMA para pemenang, alumni SMA Negeri 2 Makassar (SMADa) Makassar terbanyak menangkan Pilkada.

Ada 5 alumni SMADa Makassar menang, 4 alumni SMANSa Makassar (SMA Negeri 1 Makassar), 2 alumni SMA Negeri 3 Makassar, 2 alumni SMA Al Azhar BSD Tangerang Selatan, dan 2 alumni SMA Negeri 1 Lapri di Bone.
Fakta menarik lainnya, 12 pemenang Pilkada hanya tamatan SMA.

Mereka adalah Muchtar Ali Yusuf petahana Bupati Bulukumba, calon Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali, calon Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, calon Bupati Enrekang Muh Yusuf Ritangnga, dan calon Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tinro.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel sekaligus pengamat politik dari Unhas, Adi Suryadi Culla menyebutkan bahwa kepala daerah dengan tingkat pendidikan rendah berpotensi menghadapi kesulitan dalam menjalankan pemerintahan.

Terutama saat berhadapan dengan anggota legislatif dan birokrasi.

“Minimnya pendidikan sering kali diikuti dengan kurangnya pengalaman kepemimpinan. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan dinamika lingkungan birokrasi yang kompleks serta politisi legislatif yang lebih berpengalaman,” kata Adi, Kamis (13/12/2024).