Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Jeneponto

Gegara Beda Pilihan Pilkada, BPJS Gratis Honorer di Jeneponto Diubah Jadi Status 'Meninggal'

Seorang warga Jeneponto kehilangan BPJS gratis setelah beda pilihan Pilkada 2024. Status KIS-nya diubah jadi 'meninggal'.

tangkapan layar
Data kepesertaan Muh Sulkifli dan M Sofiyan sebagai penerima manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinonaktifkan menjadi meninggal oleh Dinsos Jeneponto. Diketahui Pilkada 2024 berimbas pada banyak hal. Salah satunya, status peserta BPJS yang berubah jadi 'meninggal'.  

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO – Berbagai masalah muncul pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Seperti perselisihan hasil pemilu (PHP) oleh paslon yang merasa dirugikan, masyarakat umum, hingga pejabat institusi.

Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), seorang warga sipil, Muh Sulkifli, harus kehilangan fasilitas kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena beda pilihan dalam Pilkada.

"Miris karena beda pilihan, status KIS/BPJS saya diubah menjadi meninggal (dinonaktifkan)," kata Sulkifli melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/12/2024).

Sulkifli mengungkapkan, penghapusan namanya sebagai peserta BPJS gratis diketahui melalui adiknya, M Sofiyan, yang bekerja di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jeneponto.

Sofiyan, yang bekerja sebagai staf honorer, mengetahui bahwa kedua nama mereka dicoret sebagai peserta BPJS gratis oleh oknum atasannya.

"KIS saya dan adik saya (Sofiyan), kebetulan dia honorer di Dinsos, aktif sebelum Pilkada. Tapi setelah Pilkada, adik saya cek, tiba-tiba status kami berubah menjadi meninggal. Semua keluarga kami kaget," ucapnya.

Penonaktifan Sulkifli dan Sofiyan sebagai peserta KIS bahkan menjadi bahan pembahasan dalam grup WhatsApp internal Dinas Sosial

Dalam grup itu, oknum tersebut mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah bentuk efek jera dan konsekuensi Pilkada.

Mirisnya lagi, oknum ASN itu menyebut Sofiyan yang bekerja di Dinas Sosial Jeneponto sebagai penyebab masalah ini.

"Konsekuensi Pilkada katanya. Pilkada lalu juga begitu, beda pilihan, jelek lagi," sebutnya.

Sebelum Pilkada, Sulkifli mengungkapkan bahwa KIS tersebut sempat digunakan dan masih aktif sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). 

Iuran KIS miliknya dibebankan kepada Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD Jeneponto.

"Kemarin sebelum Pilkada, saya pakai KIS untuk periksa kesehatan di Bantaeng, masih aktif. Setelah Pilkada, tiba-tiba nonaktif/meninggal," tuturnya.

Atas kejadian ini, keluarga Sulkifli merasa sedih dan sangat menyayangkan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved