Gurita Kapitalisme di Tengah Wacana Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Oleh: Laila Hidayati

Mahasiswi Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Kemiskinan di Indonesia masih menjadi fenomena sosial yang seakan sulit terselesaikan hingga hari ini.

Pada tahun 2022 presentase kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang.

Jika dibandingkan hingga kini, meski mengalami penurunan sampai 25,22 juta orang per Maret 2024.

Target kemiskinan 0 persen sesuai komitmen pemangku kebijakan masih jauh dari pengentasan kemiskinan ekstrem disebabkan masih besarnya nilai absolut kemiskinan di Indonesia.

Bersamaan dengan besaran angka kemiskinan di Indoneisa, dilansir dari laman presiden.ri.go.id.

Baru-baru ini Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil menyampaikan komitmennya untuk menjadikan isu penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. 

Tentu melalui penyampaian Presiden, komitmen pemerintah dalam mencanangkan penanggulangan kemiskinan musti menjadi langkah awal keseriusan bagi para pemangku kebijakan dalam menjalankan prioritas pengentasan kemiskinan. 

Jika demikian setidaknya menjadi angin sejuk bagi masyarakat mengingat mata rantai fenomena sosial di Indonesia terus bergulir.

Sebut saja kasus kelaparan di Papua pada Februari 2024 lalu, kriminalitas, sulitnya akses pendidikan dan meningkatnya angka pengangguran. 

Ini merupakan efek atau dampak penanggulangan kemiskinan yang kurang efektif.

Dikatakan demikian, karena penyebab kemiskinan tentu karena kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh golongan kelas bawah atau masyarakat tergolong miskin, kurangnya pendidikan, kemampuan atau skill maupun akses modal. 

Di satu sisi, saat pemangku kebijakan menunjukan komitmen dan solusi untuk menganggulangi kemiskinan dengan langkah ketahanan pangan.

Namun, fakta bahwa penyumbang kemiskinan terbesar jutru berdasarkan data BPS adalah sektor pertanian itu sendiri.