KSPSI Sulsel Desak Pemprov Terapkan Struktur Skala Upah di 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025. 

Namun, angka tersebut hanya berlaku sebagai jaring pengaman untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, tetap menuntut agar Pemprov Sulsel menerapkan struktur skala upah. 

Skema ini, menurutnya, penting untuk menyasar pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

“Kita perjuangkan ditetapkannya struktur skala upah,” kata Basri Abbas saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Minggu (1/12/2024).

Struktur skala upah ini akan menyasar golongan pekerja dengan masa kerja berjenjang. 

Selain itu, juga akan memperhatikan kualifikasi dan kapasitas pekerja tersebut.

“Domainnya menaikkan upah pekerja di atas satu tahun. Misalnya masa kerja, kualifikasi, kualitas dihargai dengan struktur skala upah,” jelasnya.

Baca juga: Prabowo Naikkan Upah 6,5 Persen, KSPSI Sulsel Setuju

Sehingga nantinya bisa saja ada kenaikan bertahap. Terpenting baginya, tuntutan skala upah bisa mencapai 10 persen kenaikan upah minimum di 2025.

“Struktur skala upah, jadi bisa mencapai simulasinya ada 7 persen, 8 persen sampai maksimal 10 persen,” jelas Basri.

Basri mengaku pihaknya sudah bersepakat dengan keputusan Prabowo Subianto. 

Kebijakan kenaikan 6,5 persen sebagai jaring pengaman untuk masa kerja di bawah satu tahun menurutnya sudah menunjukkan kepedulian pemerintah.

“Jadi UMP 6,5 persen dalam prinsip memahami dan menghargai, kami terima baik. Karena ini lebih baik dari sebelumnya, ini bentuk kepedulian untuk buruh,” katanya.

Kini, dirinya menunggu rapat dewan pengupahan untuk membahas mengenai struktur skala upah tersebut. (*)