Daftar Jenderal Polisi Maju di Pilkada Serentak 2024, Ternyata Jumlah TNI Lebih Banyak

TRIBUN-TIMUR.COM - Bandingkan jumlah polisi dan tentara yang maju di Pemilihan kepala daerah 2024.

Ada tiga jenderal polisi yang sudah mundur dari kepolisian demi maju di Pilkada serentak.

Padahal mereka memiliki jabatan mentereng di kepolisian.

Beberapa jenderal polisi maupun prajurit TNI menyatakan mundur dari institusinya setelah memutuskan maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Adapun pendaftaran calon kepala daerah, baik calon gubernur/wakil gubernur, calon wali kota/wakil wali kota, dan calon bupati/wakil bupati, dibuka pada Selasa (27/8/2024) hingga Kamis (29/8/2024) lalu.

Kini para calon kepala daerah memasuki masa tenang jelang pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).

Jenderal-jenderal Polri yang memutuskan mundur menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua dan Komisaris Jenderal (komjen) atau jenderal bintang tiga.

Keputusan mundur dari Polri karena maju Pilkada serentak 2024 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan,” bunyi beleid tersebut. 

Lantas, siapa saja jenderal Polri yang mundur setelah memutuskan maju Pilkada serentak 2024?

Berikut daftar selengkapnya. Baca juga: Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Bukan Lulusan Akpol tapi Jadi Jenderal

1. Komjen Pol Ahmad Luthfi

Luthfi yang sudah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Ia  sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Polri.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng tersebut mundur setelah dua minggu menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Luthfi dilantik menjadi Irjen Kemendag oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag, Jakarta pada Rabu (14/8/2024).

Ia juga belum lama ini mendapat kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen pada Senin (29/7/2024).

“Sesuai ketentuan bahwa kalau sudah ada penetapan paslon baru mundur,” kata Luthfi setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jateng di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Sebelum menyatakan mundur, Luthfi diingatkan oleh Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Dedi Prasetyo supaya mundur dari Polri setelah menerima rekomendasi dari partai untuk maju sebagai calon gubernur atau sebelum pendaftaran Pilkada Jateng 2024.

Ya menunggu, kan, untuk batas pendaftaran calon pada 27 Agustus. Nanti setelah mendapat rekomendasi dari partai politik harus mengundurkan diri,” ujarnya dikutip dari Kompas.id, Senin (29/7/2024).

“Ketika menerima (rekomendasi dari parpol) dan mau mendaftar (sebagai calon kepala daerah) harus mundur,” tambahnya.

Di Pilkada Jateng 2024, Luthfi dipasangkan dengan Taj Yasin Maimoen sebagai calon wakil gubernur.

Pasangan Luthfi-Taj Yasin diusung oleh banyak partai, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PKB, Partai Nasdem, PAN, PPP, Partai Demokrat, PSI, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda. 

2. Irjen Pol Armia Fahmi

Armia yang baru saja diangkat menjadi Staf Ahli Sosial Budaya (Sahlisosbud) Kapolri pada Agustus 2024 memutuskan mundur dari Polri usai mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Tamiang.

 Setelah diangkat sebagai Sahlisosbud Kapolri, Armia juga mendapat kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal (Brigjen) menjadi Irjen di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (23/8/2024).

Dilansir dari laman Polda Aceh, Armia adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 1990 yang lahir pada 12 Oktober 1966.

Ia pernah mencicipi pengalaman sebagai Perwira Pertama (Pama) Polda Sulselra, Kapolsek Tempe Polres Wajo Polres Sulselra, Kapolsek Medan Baru Polda Sumut, Wakapolres Tapanuli Tengah, Wakapolres Asahan, Kapolres Gayo Lues, dan sebagai Kapolres Aceh Tamiang.

Sebelum menyatakan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang, Armia sudah bergabung dengan Partai Aceh pada Kamis (16/6/2024).

 Pada hari yang sama, ia juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati yang diusung Partai Aceh.

Armia mendaftarkan diri sebagai calon bupati ketika ia masih aktif menjadi perwira tinggi Polri.

 “Beliau Jenderal, kemudian ingin mengabdi kepada Aceh, terkhusus Aceh Tamiang, dan memanfaatkan kondisi Partai Aceh yang sedang membuka diri ke semua kalangan,” ujar Juru Bicara DPP Partai Aceh, Nurzahri dikutip dari Kompas.com, Kamis.

3. Komjen Pol Mathius D Fakhiri

Jenderal Polri terakhir yang memutuskan mundur dari Polri adalah Komjen Pol Mathius D Fakhiri.

Mathius memilih mundur dari Polri setelah ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua padahal ia baru saja mendapat kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen pada Jumat (23/8/2024).

Mathius yang berpasangan dengan Aryoko Rumaropen telah mengantongi dukungan dari sejumlah partai seperti PKN, PAN, Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura.

 Dilansir dari laman Tribratanews, Mathius yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua merupakan sosok jenderal yang dipandang kaya prestasi di Korps Bhayangkara.

Sebagai jenderal bintang tiga, Mathius telah berkontribusi pada penuntasan kasus penyelundupan senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata.

Ia juga pernah melakukan penegakan hukum terhadap markas KKB Lanny Jaya di Distrik Popome, KKB Puncak Jaya pimpinan Goliath Tabuni, dan jaringan Semmu KKB Kali Kopi di Mimika. Kasus lain yang pernah diungkap adalah penegakan hukum terhadap KKB Puncak Ilaga, KKB Puncak Jaya, KKB Paniai dan lainnya.

 Itulah nama-nama jenderal yang mundur dari Polri demi maju Pilkada serentak 2024.

Jumlah TNI lebih banyak maju di Pilkada

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, 35 prajurit yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 sudah tak aktif berdinas. 

Menurut Agus, para prajurit tersebut sudah mengundurkan diri dari institusi TNI ataupun telah pensiun dinas. Sebab, TNI dilarang berpolitik praktis, termasuk menjadi peserta di Pilkada serentak 2024.

“Sudah mengundurkan diri, karena kan kalau prajurit TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” ujar Agus kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (25/11/2024).

Dia pun mencontohkan calon kepala daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon Petrus Kamlasi yang mengundurkan diri karena ingin berkontestasi di Pilkada 2024.

Simon merupakan prajurit TNI berpangkat brigadir jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus kepala staf angkatan darat (KASAD).

“Sudah mengundurkan diri lah, seperti yang di NTT itu kan (Brigjen TNI) Simon Petrus dia mengundurkan diri jadi (calon kepala daerah) itu, ikut (Pilkada),” kata Agus.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Agus menyampaikan, ada 35 prajurit TNI yang mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024.

Hal itu disampaikan Agus saat mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja perdana bersama Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).

“Terdapat 35 bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI baik aktif (lalu mengundurkan diri) maupun purnawirawan, dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah dan 2 orang perwira pertama, dan satu orang tamtama,” kata Agus.

Agus menegaskan bahwa data tersebut diungkapkan sebagai bentuk komitmen TNI untuk bersikap netral dalam Pilkada serentak 2024, dan tidak akan terlibat dalam proses pemenangan.

 “Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam Pilkada,” kata Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com