Debat Pamungkas Pilgub Sulsel, Andi Sudirman dan Danny Pomanto Saling Kritik Kebijakan Tata Ruang

TRIBUN-TIMUR.COM - Debat pamungkas Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) antara calon gubernur Andi Sudirman dan Danny Pomanto berlangsung sengit di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Minggu (10/11/2023) siang.

Dalam debat tersebut, kedua calon saling bertukar gagasan terkait visi-misi pembangunan Sulsel ke depan, dengan fokus pada isu ekonomi hijau dan tata ruang.

Andi Sudirman menekankan komitmennya pada ekonomi hijau sebagai landasan utama dalam kebijakan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam merancang kebijakan yang ramah lingkungan. 

Jika terpilih, ia berjanji akan memperkenalkan regulasi yang memfasilitasi ekonomi hijau.

"Salah satunya adalah penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang membatasi wilayah-wilayah tertentu agar tidak ditambang, meskipun ada konsesi. Dengan begitu, area rentan kerusakan bisa terlindungi," ujarnya.

Selain itu, Andi Sudirman mengusulkan agar pengaturan tata ruang seluruh wilayah Sulsel berada di bawah kewenangan Pemprov Sulsel untuk memastikan pengelolaan yang lebih terkendali dan berkelanjutan.

Pernyataan Andi Sudirman segera ditanggapi oleh Danny Pomanto yang mengkritisi kebijakan tata ruang yang dijalankan Andi Sudirman selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel.

Danny menyoroti masalah pertambangan di wilayah Basse Sangtempe (Bastem), Luwu, yang menurutnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

"Pak Andi Sudirman, Anda pernah menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Bagaimana dengan kajian tata ruang di Bastem? Izin pertambangan yang diberikan di sana menyebabkan bencana, seperti banjir yang melanda Luwu,” kata Danny.

Danny juga mengkritik proses perencanaan tata ruang yang dianggapnya kurang melibatkan masyarakat.

Ia menyebut contoh warga di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan yang berdampak besar pada kehidupan mereka.

"Saya berbicara dengan teman-teman di Seko, dan mereka mengatakan bahwa kawasan Rampi, Seko, dan Rongkong hampir selesai dipetakan, namun masyarakat tidak diajak berdiskusi," ungkapnya.

Danny menegaskan bahwa masyarakat adat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang tanah dan wilayah mereka, harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah terjadinya bencana alam yang berulang.

"Masyarakat adat memahami tanah ulayat mereka dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan wilayah yang bisa mencegah bencana. Jika mereka tidak dilibatkan, kita akan terus melihat kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana," pungkas Danny.

Debat yang berlangsung sengit ini menunjukkan perbedaan pandangan kedua calon terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Sulawesi Selatan.