Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilgub Sulsel

Danny Singgung Utang Rp1,7 Triliun, Andi Sudirman Balas dengan Strategi Anggaran

Menanggapi ini, Andi Sudirman mengaku memahami maksud pertanyaan Danny dan memberikan penjelasan.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Saldy Irawan
dok KPU Sulsel
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur beradu gagasan dalam debat publik di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, Minggu (10/11/2024).  

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menanggapi isu utang Pemprov Sulsel yang mencapai Rp1,7 triliun. 

Hal ini disampaikan saat ia menanggapi pertanyaan dari calon gubernur lainnya, Danny Pomanto, dalam sesi tanya jawab debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu (10/11/2024).

Danny sempat menyinggung utang Pemprov dengan menyebut angka Rp1,7 triliun, meski tak sempat mengajukan pertanyaan dalam waktu 30 detik yang disediakan.

Menanggapi ini, Andi Sudirman mengaku memahami maksud pertanyaan Danny dan memberikan penjelasan.

"Saya tidak tahu mau jawab apa karena tidak ada pertanyaannya, tapi saya coba tebak saja," kata Andi Sudirman.

Andi menjelaskan bahwa utang Pemprov yang disebut sebenarnya mencakup dana bagi hasil (DBH), yang bukan sepenuhnya utang.

"Dana bagi hasil tidak pernah diklasifikasikan sebagai utang," ungkapnya.

Menurutnya, seluruh Gubernur sebelumnya juga menghadapi situasi serupa, di mana DBH baru dapat dibayarkan pada siklus triwulan berikutnya.

"Misalnya, Oktober, November, dan Desember biasanya baru terbayarkan saat closing akhir tahun, yakni 31 Desember. Maka, Januari hingga Maret, DBH baru bisa terlaksana pada Februari atau Maret," tambahnya.

Andi menjelaskan bahwa ia meninggalkan pemerintahan dengan utang infrastruktur tersisa sekitar Rp54 miliar.

Ia juga menekankan pentingnya memahami sistem keuangan daerah, terutama dalam hal defisit.

"Defisit dalam perencanaan selalu mengikuti estimasi dengan margin plus minus 15 persen untuk menjaga fleksibilitas anggaran," ujarnya.

Andi pun menyoroti sisa lebih pagu anggaran (Silpa) di Kota Makassar yang berkisar antara Rp500-700 miliar tiap tahun, menandakan adanya anggaran masyarakat yang tidak terserap.

"Saya selalu menambahkan margin satu persen di atas estimasi plus minus 15 persen agar ada cadangan jika suatu proyek tertunda, ini adalah strategi dalam penganggaran," pungkasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved