Bahas Izin Tambang, Danny Pomanto Sebut ASS Tak Libatkan Warga dalam Perencanaan Tata Kelola Hutan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Gubernur Sulawesi Selatan Danny Pomanto menyinggung peran Andi Sudirman Sulaiman dalam menyelesaikan masalah tata kelola hutan dan lahan semasa jabat Gubernur Sulsel. 

Dalam debat Kandidat Kedua Pilgub Sulsel, Danny menyampaikan bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu disebabkan karena minimnya pelibatan masyarakat setempat terkait daerah-daerah yang bisa tersentuh proyek tambang dan tidak. 

Bahkan dalam proses penyusunan tata tuang dan wilayah (RTRW) atau  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak pernah berkoordinasi dengan masyarakat setempat. 

Di Luwu misalnya, berdasarkan fakta lapangan, Danny Pomanto telah menanyakan langsung ke masyarakat Seko, Rongkong, dan Rampi bahwa mereka tak dilibatkan dalam penyusunan tata ruang tersebut. 

"Dimana tata ruangnya, katanya tata ruan- Sulsel sudah selesai, bahkan RDTR sudah selasai. Justru yang bapak sampaikan terjadi hari ini (bencana di Luwu)," ujar Danny menanggapi tanggapan Andi Sudirman menyangkut tema Tata Kelola Hutan dan Lahan. 

"Katanya di kawasan seko Rampi danrongkong, tata ruangnya sudah hampir selesai. Saya tanya mereka (warga), mereka dilibatkan atau tidak. Tidak dilibatkan sama sekali," sambung Danny. 

Paslon nomor urut 1 tersebut menegaskan bahwa dalam perencanaan tata ruang harus melibatkan semua pihak. 

Apalagi, yang mengerti daerah itu masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat. 

"Rampi, Seko, Rongkong ada masyarakat adatnya, mereka paham betul. Ada tanah-tanah ulayat juga disitu, mereka harus dilibatkan, kalau tidak dilibatkan akibatnya seperti di Luwu sekarang banjir permanen," tegas Danny. 

Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rencananya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. 

Kata Sudirman, contoh paling penting komitmen kepala daerah untuk aktivitas tambang ialah harus mengacu terhadap ekonomi hijau.

Kedua, ia juga akan membuatkan regulasi, contohnya bagaimana penetapan RTRW yang bisa mengunci area yang tidak boleh ditambang.

"Turunannya ke provinsi bagaimana kabupaten kota membentuk RDTR. Sehingga bisa memblok area yang boleh ditambang dan tidak. Meskipun mereka mempunyai konsesi," kata Sudirman.

Jika terpilih, ia bersama pasangannya akan menjadikan area tambang menjadi kepemilikan sepenuhnya Pemprov Sulsel, dalam artian mengatur masalah tata ruang. 

"Silahkan laksanakan tambang tapi kendali preventif terkait kebencanaan ada dalam rencana tata ruang. Sehingga kita dorong kabupaten kota dorong rancangan RDTR," paparnya. 

Atas pernyataan Andi Sudirman tersebut, Danny Pomanto memberikan sentilan, dimana Andi Sudirman dianggap tidak menjalankan seperti apa yang disampaikan saat menjabat Gubernur periode sebelumnya.(*)