HAM dan Demokrasi Tantangan Rezim Prabowo ke Depan

Data indeks demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit (EIU) yang berpusat di London Inggris tahun 2023 sebesar 6,53 point skor ini turun dibanding tahun sebelumnya 6,71.

Skor itu menunjukkan demokrasi Indonesia ada dalam status cacat ( flawed democracy).

Tren serupa juga ditunjukkan oleh Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat.

Indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 di tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024. Salah satu pemicunya adalah politik dinasti. 

Perlunya HAM dan Demokrasi

perlindungan HAM dan penguatan demokrasi penting sebagai fondasi bagi pemerintahan yang stabil, efektif, dan dihormati.

Masa depan sebuah pemerintahan penting memerhatikan HAM dan demokrasi.

Jika hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi mengalami kemunduran, pemerintahan di masa depan bisa menghadapi beberapa tantangan serius karena masyarakat akan merasa hak-haknya tidak dihargai atau terbatas, akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

Hal ini bisa memicu ketidakpuasan yang berkembang menjadi protes atau gerakan perlawanan.

Di samping itu, berkurangnya partisipasi publik dan kritik konstruktif, kebijakan pemerintah bisa menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Demokrasi memberikan mekanisme “check and balance,” dan tanpa ini, kualitas pengambilan keputusan bisa menurun.

Kemunduran HAM dan demokrasi juga seringkali memicu ketidakpuasan publik yang meluas. 

Hal ini dapat memicu demonstrasi, kerusuhan, bahkan konflik. Kondisi ini tentu akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan suatu negara. 

Investor asing juga cenderung enggan berinvestasi di negara yang memiliki catatan buruk dalam hal HAM dan demokrasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bisnis.

Negara-negara dengan rekam jejak buruk dalam hal HAM dan demokrasi juga kerap kali menghadapi sanksi internasional dan dikucilkan oleh komunitas internasional.