HAM dan Demokrasi Tantangan Rezim Prabowo ke Depan

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

Dalam pidato perdananya selaku Presiden di gedung MPR/DPR RI di hadapan publik segenap undangan pelantikan, Presiden Prabowo berpidato menawan, bersemangat, penuh harapan dan optisme.

Ia menyinggung soal kemiskinan, kebocoran, angka pertumbuhan dan banyak lagi, kecuali tentang HAM yang tidak disinggung.

Sementara itu, masalah demokrasi banyak menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, karena pilihan diksi yang dipakai menimbulkan berbagai interpretasi yang bernuansa pesimistik.

Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden, menyatakan bahwa: “demokrasi yang dijalankan di Indonesia harus santun, tanpa permusuhan, dan mengoreksi tanpa caci maki. Demokrasi  dimana beda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi dimana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan.”

Menurut Prabowo, demokrasi harus menghindari kekerasan, adu domba, dan hasut-menghasut.

“Demokrasi sejuk dan demokrasi yang damai. Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita mencapai cita-cita bangsa, “ ucapnya.

Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM (Pandekha) UGM Yance Arizona mengatakan gagasan Prabowo soal demokrasi khas Indonesia bisa menjadi ancaman.

Menurut Yance, gagasan Prabowo itu tampaknya ingin memonopoli  makna demokrasi.

Sama seperti pola Orde Baru dalam menjustifikasi praktik otoritarianisme. Soeharto kala itu mencari sesuatu yang khas Indonesia. Pada gilirannya menjustifikasi praktik otoritarianisme.

Yance menilai makna demokrasi khas Indonesia yang damai itu justru menghilangkan esensi demokrasi.

Demokrasi damai, bisa  dimaknai sebagai upaya seseorang tidak boleh berbicara atau mengajukan protes untuk menjaga kedamaian. Padahal protes merupakan cara mengemukakan pendapat dan esensi demokrasi.

Yance mengatakan pemerintahan Prabowo akan membuat indeks demokrasi Indonesia makin turun jika menerapkan sikap seperti itu (Tempo.co, 22/10-2024).

Saat ini, indeks demokrasi Indonesia tidak sedang baik, sebagai warisan kinerja pemerintahan di masa Jokowi.