Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Terima Tuntutan Dana Hibah Kepemudaan, Anggota DPRD Takalar: Itu Bukan Persoalan Susah

Anggota DPRD Takalar yang juga adalah pentolan PMII Takalar, Ichsan Ariansyah Muchtar mengatakan dana hibah memang sangat dibutuhkan organisasi kepemu

Penulis: Makmur | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM
7 Anggota DPRD Takalar menerima aspirasi HMI, PMII, IMM, dan Hipermata terkait penganggaran dana hibah dan pengadaan aula kepemudaan. 

TRIBUN-TAKALAR.COM - 7 Anggota DPRD Takalar menerima aspirasi HMI, PMII, IMM, dan Hipermata terkait penganggaran dana hibah dan pengadaan aula kepemudaan.

Hadir menemui anggota DPRD Takalar Nur Alim Rukman, Ichsan Ariansyah Muchtar, Fadel Achmad, Sri Reski Ulandari, Israwati, Ibrahim Bakri, dan Hilal Hamzah Hisbul Sajadah.

Anggota DPRD Takalar yang juga adalah pentolan PMII Takalar, Ichsan Ariansyah Muchtar mengatakan dana hibah memang sangat dibutuhkan organisasi kepemudaan.

"Ini bukan persoalan susah, asal kita mau mengawalnya sama-sama," katanya saat audiensi dengan peserta aksi.

Diwawancarai pasca debat, Wakil Ketua DPRD Takalar, Fadel Achmad mengatakan DPRD Takalar akan memperjuangkan aspirasi tersebut dan membawanya pada forum lebih lanjut.

Mengenai pengelolaan dana hibah tidak melalui KNPI, Fadel mengatakan akan mengecek dulu regulasinya.

"Kami akan mengecek dulu regulasinya, seperti apa. Karna beberapa tahun belakangan pelaksanaannya seperti itu di Takalar. Selain itu, kami juga akan berkordinasi dengan eksekutif terkait hal itu," katanya.

Terkait aula kepemudaan, Fadel Achmad mengatakan akan berkordinasi dengan dinas terkait untuk mengupayakan aset yang tidak terpakai untuk dipergunakan sebagai gedung kepemudaan.

"Ini akan menjadi dasar dan akan kita bawa ke forum lebih lanjut dengan dinas-dinas terkait," katanya.

Sebelumnya, HMI, PMII, IMM, dan Hipermata tuntut Pemkab Takalar menganggarkan dana hibah kepemudaan.

Ketua Pengurus Besar Hipermata, Muhammad Nasrum mengatakan dana hibah kepemudaan bertujuan agar pengembangan organisasi kepemudaan dan kedaerahan di Takalar dapat terus berjalan.

"Pemerintah daerah wajib menganggarkan dana hibah untuk dijadikan sebagai dana operasional untuk OKP dan Organisasi kedaerahan. Tujuannya agar teman-teman tidak susah dalam melaksanakan kegiatan," katanya.

Ketua HMI Cabang Takalar Muhammad Kasim mengatakan bahwa dalam sejarahnya, pada tahun 2022 sempat dianggarkan dana hibah kepemudaan.

Saat itu dianggarkan 100 juta rupiah dan dikelola KNPI Takalar. Namun, kata Kasim, pengurus DPD KNPI Takalar saat itu tidak mencairkan, malah mengembalikannya ke Pemkab Takalar sebagai dana Silpa.

"Skema pengelolaan dana hibah kepemudaan oleh KNPI perlu dipertimbangkan kembali. Karna dalam dalam pengelolaannya tidak maksimal," katanya.

Ketua PMII Takalar, Nur Alim Syarief mengatakan dana hibah kepemudaan seharusnya diberikan langsung kepada organisasi kepemudaan dan kedaerahan, tidak perlu perlu harus melalui KNPI.

"Tidak ada aturan dana hibah kepemudaan harus melalui KNPI. Yang ada adalah dana hibah kepemudaan diberikan kepada OKP sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku," katanya.

Selain dana hibah, 4 organisasi kepemudaan dan kedaerahan juga menuntut adanya aula kepemudaan.

"Tempat untuk seluruh pemuda berkreasi dan berkreativitas, di mana ini akan semakin mendukung pengembangan kepemudaan di Takalar," kata Ketua PB Hipermata Nasrum.

Dalam pernyataannya kepada media, 4 organisasi kepemudaan dan kedaerahan Takalar berharap tuntutan dan aspirasi ini dapat direalisasikan oleh Pemkab Takalar.

"Kami berharap Pemkab Takalar betul-betul memperhatikan aspirasi kami ini, karna sektor kepemudaan adalah bagian penting dalam peningkatan IPM Takalar," kata Kabid SPM IMM Takalar Rafiuddin.

Sebelumnya, Organisasi kepemudaan dan organisasi kedaerahan Takalar melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda di Depan Kantor Bupati Takalar, Selasa (29/10/2024).

Terdiri dari 4 organisasi, yaitu HMI, PMII, IMM, Hipermata, peserta aksi menutup dua jalur jalan poros Takalar-Makassar.

Dua mobil Pertamina yang membawa bahan bakar minyak terpaksa harus berhenti karna adanya aksi ini.

Selain berorasi, pengunjung rasa juga membakar ban di depan gerbang masuk kantor bupati.

Namun, dua jam melakukan aksi, PJ Bupati Takalar tak kunjung datang menemui peserta aksi.

Kabag Prokopim Pemkab Takalar, Syafaruddin dihubungi Tribun Timur mengatakan PJ Bupati sedang menghadiri banyak kegiatan hari sehingga tidak sempat menemui peserta aksi.

"PJ Bupati hilang," kata Ketua HMI Takalar Muhammad Kasim.

Puluhan aparat kepolisian Polres Takalar diterjunkan mengamankan aksi ini. 

Akibat aksi ini, arus lalu lintas jalan Poros Takalar-Makassar dialihkan. Pengendara harus memutar ke jalan alternatif di depan Polres dan Kejaksaan Negeri Takalar.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved